IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS DI DAERAH

Seiring dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di tindaklajuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah , Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan peraturan yang mengatur tentang Perizinan di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dilakukan agar memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pelaku usaha dan masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat di pertanggung jawabkan. Untuk menjaga Kualitas Perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan DPMPTSP Prov. Kaltara melakukan dengan Cepat, Mudah, Terintegrasi, Transparan, Efesien, Efektif dan Akuntabel , dengan mengedepankan Profesionalisme dan Integritas bagi seluruh level Jajaran pimpinan dan staf pelaksana.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur antara lain tentang Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha, Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyusunan Perda dan Perkada, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan sampai dengan Sanksi Administratif , “” semua yang diatur pada PP Nomor 6 ini akan terus dikordinasikan dengan Kementrian/Lembaga terkait dalam pelaksanaannya, dan kami akan terus meningkatkan SDM staf kami dalam melaksanaan dalam pelayanan publik , tegas Faisal Syabaruddin , Plt Kadis PMPTSP Kalimantan Utara.

Faisal juga mengingatkan bahwa sekarang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Berbasis Risiko , hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, lebih lanjut Faisal menjelaskan bahwa terdapat 18 sektor kegiatan dari kegiatan berusaha yang mencakup 1.531 KBLI dengan tingkat risiko sebanyak 2.280 yang terdiri dari Risiko Rendah, Risiko Menengah Rendah, Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi. Dalam pelaksanaannya terhadap Perizinan Berusaha dan OSS ada pembagian Pusat dan Daerah. Di Pusat dilaksanakan pelayanannya oleh BKPM, Verifikasi syarat/standar dan pengawasan dilakukan oleh K/L sedangkan di Daerah pelayanan perizinan berusaha serta OSS nya oleh DPMPTSP adapun Verifikasi syarat/standar dan pengawasan ada yang dilakukan oleh DPMPTSP ada juga dilakukan oleh Dinas Teknis terkait.

” Saat ini kami di Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan kordinasi teknis dengan BKPM RI dan Kemendagri untuk penyesuaian nya di daerah termasuk juga penyesuaian terhadap aplikasi perizinan yang sudah ada serta meningkatkan kapasitas SDM sehingga perubahan ini tidak mengganggu pelayanan yang sudah berjalan saat ini,” demikian Faisal menutup penjelasannya.(#)

Related posts