Implementasi Perjanjian Kinerja, Pj. Gubernur Sultra Tekankan Komitmen Jajarannya

Kendari, GPriority.co.id – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto menekankan komitmen jajaran Pemprov Sultra terkait Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang baru ditandatangani pada Jumat (23/2).

“PK (Perjanjian Kinerja) juga merupakan kesepakatan dan komitmen antara Pimpinan tertinggi dengan Pimpinan Unit Kerja di bawahnya guna mencapai target kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang ada,” ujar Andap dalam keterangan resminya.

Langkah berikutnya, kata Andap, bahwa langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi sebagai akselerasi implementasi PK sekaligus sebagai tools untuk memonitoring, mengevaluasi, dan sekaligus mensupervisi perkembangan dan kemajuan kinerja organisasi.

Selanjutnya, dia mengatakan, momentum penandatanganan ini sebagai upaya penguatan akuntabilitas kerja dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

“Saya tekankan kepada Rekan-Rekan di Pemprov Sultra, mari kita meletakkan dasar yang baik sebagai legacy bagi penerus kita,” ungkapnya.

Disisi lain, Andap turut mengajak seluruh lini organisasi untuk memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasi, bekerja sesuai dengan aturan yang didasari oleh ketentuan perundang-undangan.

“Serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andap menambahkan, seluruh entitas Pemprov Sultra untuk terus memberikan kinerja terbaiknya, do your best, terus kembangkan diri untuk menorehkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif.

Diberitakan sebelumnya, terdapat 7 pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pemprov Sultra Tahun 2024 yang telah ditandatangani Pj. Gubernur Sultra pada Jumat (23/2).

Sebagai informasi, kegiatan diselenggarakan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang setiap tahun dilakukan setelah penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintahan Daerah maka perlu disusun sebuah Perjanjian Kinerja (PK).

Foto: Diskominfo Sultra