Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi satu dari lima arahan utama Presiden RI Joko Widodo Pada Ratas


Jakarta,Gpriority- Salah satu upaya bisa meningkatkan daya saing dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu maju adalah meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM). Untuk itulah di dalam rapat tingkat menteri yang digelar secara virtual pada Senin (14/6/2021) Kementerian PPN/Bappenas membahasnya, apalagi dari lima arahan utama Presiden RI Joko Widodo saat Musrenbangnas 2021, IPM menjadi salah satu arahannya. Tidak hanya itu peningkatan IPM juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dibuat Pemerintah Pusat.

“ IPM ini sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Untuk itulah kita ingin memastikan intervensi kementerian/lembaga terkait Rencana Kerja Pemerintah,terutama IPM di sektor pendidikan. Kita tahu peran pendidikan luar biasa dan kesenjangan antar wilayah cukup tajam. Kita ingin memastikan diskusi hari ini terkait dengan perhitungan IPM ini dan intervensi yang dilakukan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait IPM ini,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat virtual yang dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Ainun Na’im, Staf Khusus Bidang Pemerintahan KemdikbudristekJurist Tan, dan Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek M. Samsuri.


Menteri Suharso dalam sambutannya juga mengatakan, bahwa pendidikan diharapkan menjadi pendorong meningkatkan IPM di Indonesia. “Nanti kita kejar angkanya. Kita padukan dengan program Mas Nadiem kalau kita bisa cover dengan ruang fiskalnya di tempat Mas Nadiem,” jelas beliau.


Lebih lanjut dikatakan Menteri Suharso, terdapat dua komponen pembentuk IPM, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah. Dalam sepuluh tahun terakhir, RLS di Indonesia terus meningkat. Pada 2010, RLS Indonesia 7,46 meningkat menjadi 8,48 di 2020. Meski demikian, capaian ini masih rendah, salah satunya disebabkan belum meratanya akses pendidikan.


Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, tajamnya kesenjangan partisipasi sekolah antar wilayah menjadi isu yang harus diatasi. “Untuk peningkatan IPM, kita menempuh dengan upaya meratakan akses kepada pendidikan, percepatan wajib belajar 12 tahun, ini ada permasalahan kita belum tuntas untuk wajib belajar 12 tahun. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk usia dewasa paket A, B, dan C. Peningkatan tingkat penyelesaian pendidikan, yang sudah masuk sekolah ya harus lulus, ini juga menjadi target RPJMN juga,” ujar Deputi Subandi.


Akses pendidikan juga masih belum merata, terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/sederajat masih rendah. Untuk anak keluarga 20 persen termiskin, APK jenjang SMA sebesar 71,35, lebih rendah dibanding kelompok 20 persen terkaya dengan APK mencapai 92,96. “Ini perlu mendapat perhatian kita karena coverage untuk Program Indonesia Pintar (PIP) ini sudah diberikan untuk seluruh anak tidak mampu kita. Keterjangkauan mereka ini yang perlu afirmasi kita selanjutnya. Kalau kita lihat, memang APK menurut pendapatan, compile yang paling rendah, aksesnya sangat rendah. Afirmasi melalui PIP, baik di sekolah maupun madrasah,” tutur Subandi.


Pemerintah seperti dituturkan Subandi akan melaksanakan intervensi untuk mendorong pembangunan pendidikan. “ Selain PIP untuk pendidikan formal dan nonformal, Dana Alokasi Khusus Fisik untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan hingga perluasan akses pendidikan nonformal untuk penduduk tidak sekolah menjadi programnya. Dan ini akan secepatnya dijalankan oleh pemerintah, ” tutup Subandi. (Hs.Foto.dok.Humas Bappenas)

Related posts