Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, mengatakan jika warga Jawa Barat ingin mendapat beasiswa dan bantuan sosial, maka wajib mengikuti program Keluarga Berencana.
KDM tengah menyiapkan rencana untuk menerapkan kebijakan yang mewajibkan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana sebagai persyaratan untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah provinsi.
Dirinya menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bantuan seperti beasiswa, bantuan pangan, dan perumahan dapat didistribusikan secara lebih merata dan tepat sasaran.
Kebijakan ini lahir usai Dedi menemukan jika selama ini masih banyak bantuan negara yang hanya menumpuk pada satu keluarga karena tidak adanya kontrol kelahiran. Ia berpendapat, padahal biaya persalinan dapat mencapai Rp 25 juta dan menjadi beban berat bagi keluarga prasejahtera.
Di samping itu, Dedi juga menegaskan pentingnya pengendalian angka kelahiran untuk mencegah adanya beban ekonomi berkelanjutan pada keluarga miskin dan anggaran negara.
Ia pun turut mengajak masyarakat mengikuti program KB dan menyatakan akan menjadikan metode vasektomi pada pria, sebagai salah satu syarat penerima bantuan.
Menurut Dedi, ironi terjadi saat keluarga miskin memiliki banyak anak, sementara keluarga kaya justru kesulitan memiliki keturunan, kendati telah menggunakan teknologi mahal seperti program bayi tabung.
Bertolak Belakang Kebijakan Gubernur Bali
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Bali I Wayan Koster, justru menolak kebijakan keluarga berencana nasional Indonesia dengan dua anak.
Gubernur Koster mengimbau keluarga Hindu Bali untuk memiliki hingga empat anak demi melestarikan warisan budaya pulau tersebut.
“Jika budaya Bali tidak dilindungi dengan baik, pulau ini kecil, populasinya terbatas, lalu siapa yang akan mengurusnya masa depan?” ujarnya.
Menurut laporan, saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang mendorong kebijakan empat anak di antara keluarga setempat, dengan fokus mendorong kelahiran anak ketiga dan keempat, khususnya yang bernama ‘Nyoman’ dan ‘Ketut’.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. Pemprov Jawa Barat
