Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kembali membuat kebijakan baru yang menyita perhatian. Kini, ia secara tegas memberhentikan pemberian dana hibah bagi yayasan dan pesantren.
Meski saat ini penyaluran dana diberhentikan secara sementara, namun Dedi menegaskan jika hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam proses distribusi. Ia menemukan masih banyak kasus dana hibah yang dipotong secara tidak wajar dan hanya mengalir ke yayasan yang memiliki akses politik atau kedekatan dengan pejabat.
Selain itu, Dedi juga menemukan praktik pembentukan yayasan fiktif demi mengeruk dana miliaran rupiah dari Pemprov. Dedi menyoroti kasus ini sebagai hal yang memprihatinkan, lantaran para ustadz dan kyai yang tidak memiliki akses politik, sering kali tidak mendapatkan bantuan yang layak.
Dedi turut menegaskan jika langkah pemberhentian distribusi dana ini bukanlah sebagai bentuk anti-agama, melainkan sebuah upaya untuk memperbaiki sistem agar lebih adil dan transparan.
Siap Dikritik dan Dibenci
Kini Dedi tengah menyusun mekanisme baru berbasis data Kementerian Agama, untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh madrasah dan pesantren yang membutuhkan.
Dedi menegaskan, seharusnya lembaga keagamaan dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menjadi teladan, bukan malah terlibat dalam praktik manipulatif. Dalam hal ini, Dedi pun mengaku siap menerima kritik ke depannya, demi membenahi sistem yang selama ini hanya menguntungkan sejumlah pihak.
“Gubenur lain mungkin nggak berani. Kalau saya berani, pak. Mau dicaci, dibenci, dimaki, terserah. Yang penting saya mau merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati beberapa orang itu juga,” tegasnya pria yang akrab disapa KDM itu.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. Pemprov Jawa Barat
