Ketua DPRD Kaltara Norhayati Melakukan Audiensi Ke Dirjen Otda Terkait Omnibus Law

Jakarta,Gpriority-Selasa, 10 Maret 2020, Ketua DPRD Kalimantan Utara Norhayati Andris melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik di Gedung F Kantor Kemendagri, Jakarta.

Ditemui seusai acara, Norhayati mengatakan bahwa kehadiran DPRD Kaltara ke Kemendagri terkait masalah konsultasi yang belakangan ini banyak menjadi perbincangan di seluruh daerah Omnibus law.

“ Omnibus law ini sebenarnya baik tetapi ada beberapa klausul terkait dengan pasal-pasal yang harus dilihat,” ucap Norhayati.

Norhayati pun memberikan contoh pasal terkait dengan masalah buruh. Dalam pasal tersebut, outsourching kabarnya akan dihapus dan lain sebagainya. Di dalam Omnibus law juga ada isu yang mengatakan bahwa tentang hak perempuan akan dihapus  seperti tidak ada lagi cuti hamil, tidak ada lagi cuti hamil dan lain sebagainya.

Beragam isu inilah yang kemudian didiskusikan Norhayati kepada Akmal Malik selaku Dirjen Otda, tujuannya agar pemerintah melakukan evaluasi sekaligus memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait yang membahas tentang Omnibus law.

Akmal Malik sendiri menyambut dengan baik masukan dari Norhayati dan juga beberapa Kepala DPRD yang hadir. Untuk itulah Akmal meminta agar Norhayati beserta beberapa kepala DPRD yang hadir untuk membuat seminar-seminar di daerah terkait Omnibus law. Tidak hanya itu, Akmal juga menyarankan akan membuat pertemuan resmi yang dihadari para Ketua DPRD seluruh Indonesia untuk  membahas Omnibus law dan permasalahan yang terjadi di DPRD.

Sebelum beliau menyarankan DPRD Kalimantan Utara seperti dituturkan Norhayati sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa dan juga dari teman-teman organisasi buruh di daerah terkait dengan Omnibus law. “ Tujuan dari diskusi ini untuk mengetahui aturan mana saja sih yang memberatkan buruh, mahasiswa dan juga mereka yang ingin menanamkan investasinya di daerah,” ujar Norhayati.

“Masukan-masukan dari mereka inilah yang mendorong saya untuk melakukan konsultasi guna meminta masukan dan saran apa yang harus disampaikan sehingga undang-undang ini jangan secepatnya diberlakukan sebelum mendengar masukan dan juga respon dari masyarakat bawah dan juga daerah,” jelas Norhayati.

Norhayati juga mengatakan untuk saat ini DPRD Kalimantan Utara sendiri tengah fokus membahas perda mengenai rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara, rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning Kabupaten Bulungan tahun 2020-2040.(Hs.Foto:Hs)

Related posts