KPU Revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Soal Keterwakilan Perempuan

Penulis : Dimas | Editor : Haris | Foto : Dimas

Jakarta,GPriority.co.id-KPU bersama Bawaslu dan DKPP sepakat melakukan perubahan Peraturan Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang perhitungan syarat keterwakilan perempuan.

Hal tersebut disepakati oleh tiga penyelenggara pemilu setelah pertemuan di kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa malam (9/5).

Pasal tersebut mengatur bahwa jika dalam hal penghitungan 30 persen dengan dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil perhitungan dilakukan pembulatan kebawah.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan akan mengubah penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil, menghasilkan angka pecahan akan dibulatkan ke atas.

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas,” ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta pada Rabu (10/5).

Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan perubahan itu merupakan hasil masukan-masukan dari berbagai pihak. Lalu, segera berkonsultasi ke DPR terkait perubahan tersebut.

“Dorongan ini juga datang dari pemerintah misalnya kami dapat komunikasi dari Kemenppa yang intinya menyampaikan bahwa salah satu target dalam kegiatan pemerintahan itu juga ada pemberdayaan perempuan dan salah satu indikatornya keterwakilan perempuan,” ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menemui pimpinan Bawaslu pada, Senin (8/5) guna menyampaikan permintaan terkait ketentuan syarat keterwakilan perempuan.

“Pasal 8 dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berdampak pada berkurangnya keterwakilan perempuan atau kurangnya keterwakilan perempuan, dari 30% paling sedikit di setiap dapil. Jadi menghasilkan penghitungan yang kurang dari 30% keterwakilan perempuan, setidaknya pada 4 dapil yang dengan bacaleg berjumlah 4, 7, 8 dan 11,” ujar Anggota Dewan Penasihat Perludem Titi Anggraini, dikutip GPriority Rabu (10/5).