Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan peran koperasi desa, energi terbarukan, serta pengelolaan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan Forum Ekonomi Hijau 2026 di Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin ekonomi hijau dunia.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam seperti hutan tropis, potensi energi terbarukan, dan ekonomi karbon menjadikan Indonesia sebagai pemain strategis dalam agenda ekonomi hijau global.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin ekonomi hijau dunia. Namun, kita juga menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan kapasitas SDM, teknologi, koordinasi lintas sektor, hingga memastikan transisi ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ferry.
Ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi hijau tidak cukup hanya melalui kebijakan nasional atau pelaku usaha besar, melainkan harus tumbuh dari desa dan komunitas.
Karena itu, Kementerian Koperasi mendorong pembangunan koperasi berbasis energi terbarukan sebagai instrumen kemandirian ekonomi masyarakat.
Salah satu program yang tengah dijalankan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 0,5 megawatt di Pulau Sunggur Laut, Batam.
Proyek percontohan tersebut diharapkan dapat direplikasi di lebih dari 1.000 desa yang hingga kini masih memiliki keterbatasan akses listrik.
“Kami menemukan masih banyak desa yang belum mendapatkan akses listrik yang memadai. Melalui model koperasi dan energi surya, kami berharap kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan biaya yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Selain sektor energi, Ferry juga menyoroti pentingnya peran koperasi dalam pengelolaan minyak jelantah sebagai bahan baku biofuel serta pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
Kementerian Koperasi, kata dia, siap berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat pengelolaan sampah di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan.
“Kita butuh perubahan secara nyata. Ekonomi harus tumbuh, tetapi lingkungan tidak boleh dikorbankan. Ekonomi hijau adalah jawabannya,” tegas Jumhur.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, pekerja, hingga masyarakat.
Menurutnya, lingkungan yang sehat bukan hambatan bagi investasi, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Forum Ekonomi Hijau 2026 diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan hijau dan mewujudkan Indonesia yang tangguh, hijau, serta berkeadilan.
