Pemakzulan Jokowi Mencuat, Apa Itu?

Jakarta, GPriority.co.id – Wacana pemakzulan Jokowi sebagai Presiden mencuat ke publik. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemakzulan?

Awalnya, usul pemakzulan dari pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD pada Selasa (9/1) lalu. Beberapa tokoh yang tergabung ke kelompok itu adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto.

Namun, wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Lalu, Bagaimana sebenenarnya proses pemakzulan terhadap presiden?

Apa itu pemakzulan?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata makzul: berhenti memegang jabatan; turun takhta. Memakzulkan: 1. Menurunkan dari takhta, memberhentikan dari jabatan; 2. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja.

Jadi, arti pemakzulan yakni memberhentikan presiden dari jabatannya.

Bagaimana pemakzulan di Indonesia?

Pemakzulan di Indonesia merupakan proses yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemakzulan adalah proses untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden Indonesia jika telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum atau tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pemakzulan di Indonesia diatur dalam Pasal 7A-7D UUD 1945.

Menurut Pasal 7A UUD 1945, pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi atas dasar pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran lainnya yang berat. Pemakzulan dapat dilakukan jika mendapat persetujuan lebih dari dua pertiga jumlah anggota DPR.

Setelah DPR menyetujui permintaan pemakzulan dengan persetujuan lebih dari dua pertiga jumlah anggota DPR, maka Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan. Apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti yang cukup atas pelanggaran yang dilakukan, Presiden atau Wakil Presiden akan diberhentikan dari jabatannya.

Proses pemakzulan di Indonesia merupakan hal yang serius dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Saat ini, meskipun pemakzulan merupakan bagian dari konstitusi Indonesia, proses ini sangat jarang terjadi. Pemakzulan merupakan langkah ekstrim dan biasanya hanya dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum yang sangat serius dan jelas yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Foto: Dimas A Putra