Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk keluar dari middle income trap (MIT) meski capaian investasi nasional menunjukkan kinerja yang sangat kuat.
Sekertaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434 triliun, dengan tren yang dinilai semakin sehat dan merata.
“Kalau bicara investasi ini kita selalu confident, selalu pede karena angka-angkanya bagus, terutama dalam satu tahun pemerintahan bawa Presiden Prabowo ini, angkanya sangat bagus semuanya dan potensinya masih akan sangat bagus,” kata
Ia menjelaskan, struktur investasi juga mulai mengalami pergeseran signifikan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kini melampaui Penanaman Modal Asing (PMA).
“Sekarang mulai terjadi shifting dimana PMDN lebih besar daripada PMA dalam beberapa kuartal ini, angkanya kira-kira 55 persen PMDN, 45 persen PMA,” ujarnya.
Selain itu, distribusi investasi juga semakin merata ke luar Pulau Jawa. Ia mencatat lonjakan signifikan pada investasi sektor hilirisasi. Sepanjang tahun berjalan, investasi hilirisasi tumbuh 58,1 persen secara year-on-year, dengan kontribusi yang kini mencapai lebih dari 30 persen dari total investasi nasional.
“Catatanya juga di sektor hilirisasi ini luar biasa karena tumbuhnya year-on-year di atas 50 persen,” katanya.
Meski demikian, di tengah optimisme investasi tersebut, Susi menyoroti tantangan struktural jangka panjang yang membuat Indonesia masih terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah.
“Kita sudah 33 tahun, karena sejak tahun 1993 kita memasukin ke lower middle income kita,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa secara global, hanya sedikit negara yang berhasil keluar dari middle income trap, khususnya di kawasan Asia. Seperti di Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan.
Pemerintah memproyeksikan, tanpa reformasi struktural yang kuat, Indonesia berisiko lebih lama terjebak di MIT. Untuk itu, target pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi syarat utama.
Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan prasarat harus tumbuh di atas 7 persen. Untuk itu, pemerintah mendorong reformasi struktural lanjutan, termasuk rencana aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Itulah kenapa pemerintah mendorong untuk melakukan aksesi OECD yang nanti akan merubah semua pelayanan publik dan semua kegiatan ekonomi kita yang harus comply dengan international standard dari OECD,” tegasnya.
Pemerintah meyakini aksesi OECD akan meningkatkan kepercayaan global dan mendorong arus investasi asing langsung (FDI), yang dinilai krusial untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.
