Lewat Resolusi 71, Pemerintah Vietnam Naikkan Tunjangan Guru Hingga 100 Persen

Pemerintah Vietnam naikkan tunjangan guru hingga 100 persen/Foto : Dok. VnExpress International Pemerintah Vietnam naikkan tunjangan guru hingga 100 persen/Foto : Dok. VnExpress International

Vietnam, GPriority.co.id – Pemerintah Vietnam mengambil langkah tegas untuk mensejahterakan dunia pendidikan di negaranya, melalui Resolusi 71.

Lewat Resolusi 71, pendidikan, pelatihan, sains, dan teknologi menjadi prioritas nasional utama mereka. Pemerintah Vietnam juga memiliki target sekolah dan universitas di Vietnam masuk 20 besar dunia pada 2045 mendatang.

Salah satu yang disoroti publik pada Resolusi 71 Pemerintah Vietnam ini ialah komitmen pemerintah untuk mensejahterakan tenaga pendidiknya, dengan menaikkan tunjangan guru meliputi 30 persen untuk staf sekolah, 70 persen untuk mayoritas pengajar, serta 100 persen untuk guru di daerah tertinggal.

Tak sampai disitu, buku pelajaran juga akan digratiskan bagi semua siswa pada 2030 nanti. Hal ini guna memastikan akses pendidikan yang lebih merata. Lewat kebijakan ini, pemerintahnya ingin meningkatkan motivasi guru juga mengurangi beban finansial warganya.

Selain itu, anggaran pendidikan di Vietnam juga akan ditingkatkan sekitar 20 persen dari total APBN, dimana 3 persen dari jumlah tersebut dialokasikan untuk Perguruan Tinggi.

Langkah tersebut sejalan dengan visi Vietnam untuk menjadikan 8 universitasnya masuk 200 besar Asia dan 1 universitas di 100 besar dunia pada bidang tertentu.

Demi mewujudkan target ini, Pemerintah Vietnam akan merekrut sebanyak 2.000 dosen internasional, membiayai 6.000 kandidat PhD, juga mendukung 20.000 mahasiswa yang berbakat. Pemerintahnya turut mendorong peningkatan publikasi internasional universitas sebesar 12 persen per tahunnya.

Mengambil langkah tegas, Pemerintah Vietnam juga akan menggabung atau bahkan membubarkan universitas yang memiliki kinerja buruk. Sementara bagi 3-5 universitas elite nasional akan mendapat suntikan investasi berjumlah besar.

Pemerintah negara tersebut juga mendorong adanya perubahan dari sistem pembelajaran hafalan menjadi pendidikan yang mengedepankan kreativitas, pemecahan masalah, serta kemandirian dalam berpikir.