Pemkab dan DPRD Nunukan Sepakati KUA dan PPAS TA 2021, Rahma Leppa: Hutang Daerah Masuk Prioritas

GPRIORITY, NUNUKAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan DPRD sepakati KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 pada rapat Paripurna ke-8, masa sidang I, Selasa (20/10/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa mengatakan KUA dan PPAS 2021 yang telah disepakati bersama Pemkab Nunukan memuat beberapa catatan perbaikan ekonomi, termasuk pelunasan hutang daerah tahun 2019.

“Kita prioritaskan bayar hutang daerah Rp 77 Milyar, penanganan dan perbaikan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” kata Leppa saat ditemui usai memimpin sidang Paripurna, pukul 12.00 Wita.

Menurut Leppa, penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum dimanfaatkan, juga menjadi fokus pembahasan oleh pihaknya bersama OPD terkait.

“Kita punya potensi PAD yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan. Jadi kedepan, kita upayakan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat,” terang Leppa.

Dia mengaku, anggaran yang diasumsikan pihaknya sekira Rp 1,3 Triliun lebih.

“Itu masih asumsi, belum ada angka pasti. Artinya masih butuh pembahasan lebih lanjut bersama OPD terkait. Apalagi belum ada kepastian DAK dan DID dari pusat,” ungkap Leppa.

Leppa menjelaskan, perihal anggaran penanganan dan perbaikan ekonomi masyarakat terdampak covid-19, belum bisa dipastikan angkanya.

“Belum ada angka pasti. Mudahan bertambah dari yang kita asumsikan. Semua anggaran belum pasti karena sedang dalam pembahasan,” tutur Leppa.

Leppa menyampaikan, pihaknya akan segera menetapkan APBD 2021 sebelum hari pencoblosan 9 Desember.

“Kita upayakan sebelum hari pencoblosan. Kita minta kepada Anggota Dewan dan TPAD untuk fokus membahas APBD 2021,” tutup Leppa.(FBI)

Related posts