Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah memastikan akan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah Lebaran 2026 sebagai langkah strategis menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini akan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta diimbau untuk diikuti oleh sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga dikutip, Minggu (22/3).
Airlangga menegaskan, skema WFH tidak akan diterapkan penuh, melainkan hanya satu hari dalam sepekan guna menjaga keseimbangan produktivitas kerja.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar implementasi kebijakan berjalan efektif di berbagai sektor.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan kebijakan ini dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak ketidakpastian global.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Langkah serupa juga telah diambil sejumlah negara lain. Pemerintah Thailand, misalnya, mendorong pegawai negeri untuk bekerja dari rumah serta mengatur penggunaan energi di perkantoran.
Sementara Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan, dan Pakistan menyiapkan skema pembelajaran jarak jauh serta pengaturan kerja fleksibel.
