Jakarta, GPriority.co.id – Pelaksanaan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 dinilai membawa dampak positif bagi daerah, khususnya dalam memperkuat pengembangan UMKM dan akses keuangan masyarakat.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Ris Susanty Samosir, usai mengikuti kegiatan yang digelar di Jakarta, Kamis (30/4).
“Sangat menarik, karena kebetulan saya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Jadi, sangat menarik. Dan bagi saya pribadi, ini merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan semangat untuk lebih memperhatikan UMKM,” kata Ris Susanty.
Ia menilai kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut memberikan penguatan nyata bagi ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Papua Tengah.
“Terlebih, perekonomian di daerah kami di Provinsi Papua Tengah. Saya berterima kasih karena diberi kesempatan mengikuti kegiatan dari OJK,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga dinilai tepat waktu karena berdekatan dengan agenda strategis daerah, yakni Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah yang akan digelar pada 7 Mei mendatang.
Menurutnya, materi yang diperoleh selama pelatihan disebut akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan dan program ke depan.
“Terima kasih sekali karena sudah mendapat materi yang bagus pada hari ini. Salah satu yang jadi aksen itu kan sosialisasi daripada permodalan di Papua Tengah,” ungkapnya.
Terkait implementasi di lapangan, Ris Susanty menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan di daerah guna memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia berharap TPAKD Papua Tengah mampu menunjukkan kinerja yang semakin kompetitif di tingkat nasional, termasuk dalam ajang penghargaan yang akan datang.
“Lebih maju dan lebih bersaing dalam mencapai TPKAD Award di bulan Juni nanti ya,” ucapnya.
Untuk diketahui, Capacity Building TPAKD 2026 sendiri menjadi bagian dari upaya memperkuat peran daerah dalam memperluas akses keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.
