Penyusunan Regulasi Kelautan dan Perikanan Harus Selaras dengan Sumber Dayanya

Jakarta, Gpriority.co.id – Penyusunan regulasi di sektor kelautan dan perikanan harus mengedepankan semangat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesehatan ekosistem laut. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Berbicara dalam acara Forum Hukum KKP Tahun 2024 di Surabaya, Selasa (20/2) Menteri KKP meminta Biro Hukum KKP untuk mengawal lima kebijakan ekonomi biru. Lima kebijakan itu ialah perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan. Kemudian, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan.

Implementasi lima program tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, dengan mengedepankan produksi perikanan yang bertanggung jawab pada keberlanjutan ekosistem. Program ini juga mengakomodir dilakukannya perluasan kawasan konservasi untuk menjaga ekosistem laut tetap sehat. Di samping itu, lima program ekonomi biru menjadi bagian dari upaya KKP mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 melalui sektor kelautan dan perikanan.

Menteri KKP menyebut pihaknya telah mencanangkan 17 peraturan yang menjadi instrumen regulasi yang mendukung implementasi program kebijakan ekonomi biru dan hingga saat ini, pembuatan peraturan lainnya masih dilakukan. Adapun regulasi yang telah dibuat diantaranya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, hingga Kepmen KP No. 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Disamping pembuatan regulasi, Menteri Trenggono menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi bersama berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, pelaku usaha sektor KP, hingga lembaga masyarakat dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. “Tanpa adanya dukungan aspek hukum yang berkualitas, efektif, implementatif, dan optimal, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan sulit dicapai,” ujarnya.

Kegiatan Forum Hukum sendiri menjadi wadah bagi KKP menyerap aspirasi konstruktif untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang. Lewat kegiatan ini diperoleh masukan, tanggapan, dan rumusan yang ideal terhadap dukungan hukum yang tepat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045.

Foto : KKP