PRK Salah Satu Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta,Gpriority-Sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative(LCDI).

PRK merupakan platform baru sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan sosial tanpa mengabaikan kualitas lingkungan.“Pembangunan Rendah Karbon telah kita arus utamakan ke dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024sehingga rencana pembangunan lima tahun ke depan, di samping menguatkan perekonomian, juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,”ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka acara Project Expose dan LessonLearned Low Carbon Developmentdi Jakarta, Kamis (21/11) untuk memperkenalkan PRK kepada lintas generasi.

Turut hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E Owen Jenkins, DirectorofEnvironment OfficeUSAID Mathew Burton, perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, serta 150 generasi milenial dari berbagai kampus dan komunitas peduli lingkungan.

Menteri Suharso mengingatkan generasi milenial merupakan agen perubahan di masa depan dan miniatur bangsa-bangsa di dunia pada 2030 mendatang. Dimanapun mereka berada, generasi milenialharus menjadi aktor yang saling bahu-membahu menjaga bumi, seperti di film superheroThe Avengers. “Seperti Avengers yang mengumpulkan para individu yang berbakat dan mengembangkan sumber dayanya, Bappenas juga secara aktif terus mengkomunikasikan inisiatif ini ke dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional, untuk membangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai pembangunan rendah karbon, sehingga menghasilkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang optimal,” tukas Menteri Suharso.

Upaya bersama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi harus selalu selaras dengan alam yang Lestari. Oleh karena itu, upaya pembangunan harus berkesinambungan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Terlebih lagi pembangunan juga harus inklusif dan lintas generasi, sehingga tidak dapat terlepas dari kaum muda atau generasi milenial. “Tentu kita tidak mau menjadi generasi yang menyaksikan peningkatan tajam ketinggian air laut, kekeringan ekstrem, dan bencana global lainnya, yang akhirnya mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,” kata Menteri Suharso.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Indonesia ClimateChange Trust Fund (ICCTF) Arifin Rudiyanto, mengungkapkan, sejak menjadi Lembaga Wali Amanat pada 2015, ICCTF berfokus untuk mendanai program terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hingga 2019, telah terlaksana 76 program yang didanai oleh ICCTF dengan dukungan pemerintah Indonesia beserta mitra pembangunan, antara lain UK ClimateChange Unit (UKCCU),United States Agencyfor International Development (USAID), Danish International Development Agency (DANIDA), danDeutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeitGmbH (GIZ).

Sebagai satuan kerja di Kementerian PPN/Bappenas, ICCTF sebagai instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mengurangi intensitas emisi dan emisi gas rumah kaca melalui tindakan pembangunan rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Melalui dukungan pembiayaan dari Pemerintah Inggris dan sejumlah lembaga pendanaan internasional, dalam kurun waktu 2016- 2019, ICCTF telah mendanai 52 proyek percontohan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca. “Dampak dari implementasi pembangunan rendah karbon di antaranya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 43 persen yang tentunya akan memenuhi target iklim pada 2030, mengurangi intensitas emisi sampai dengan 45 persen pada 2030,”tutup Arifin Rudiyanto.(Hs)

 

 

 

Related posts