Jakarta,Gpriority-Untuk mewujudkan pustakawan berkarya dan mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 di Hotel Bidakara Jakarta.
Rakornas yang berlangsung selama empat hari (13 hingga 16 maret) mengambil tema “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Menurut Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso, tema ini sesuai dengan tagline Perpusnas yang dicanangkan pada 2 Januari 2019. Selain itu, literasi untuk kesejahteraan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. ” Salah satu indikator kinerja literasi untuk kesejahteraan yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan mengalami perubahan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan berlatih keterampilan hidup,”kata Joko.
lebih lanjut dikatakan Joko, Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0,” jelas Joko Santoso.
Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka acara Rakornas (14/3) mengatakan, perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing di era global. Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society).
Lebih lanjut dikatakan Tjahjo, perpustakaan memiliki peranan penting untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang berpengetahuan.
” Peranan perpustakaan dalam penguatan literasi masyarakat dilaksanakan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Secara inklusif adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perpustakaan, di mana pun mereka berada dan pada kondisi apa pun. Hal ini dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,” kata Tjahjo.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam laporannya mengatakan rakornas dihadiri sekira 3.000 peserta yang berasal dari kepala dinas maupun staf perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan tingkat universitas maupun sekolah, pegiat literasi, hingga berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.(Hs.Foto:Hs)
