Soal Rencana KUA untuk Semua Agama, Menag Pastikan Tak Kurangi Peran Rumah Ibadah

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan tidak mengurangi peran lembaga keagamaan atau tempat ibadah dalam rencana pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang inklusif bagi semua agama.

Yaqut menjelaskan layanan KUA tidak menggeser pelaksanaan pernikahan di tempat ibadahnya masing-masing. Kata dia hal ini menyangkut administrasi.

“Dalam pelaksanaannya, layanan di KUA yang inklusif bagi semua agama ini tidak mengurangi peran lembaga keagamaan. Peran-peran penting yang selama ini dimainkan lembaga keagamaan atau tempat ibadah, tetap pada porsinya,” jelas Menag saat Raker dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (18/3).

Yaqut menuturkan pelayanan KUA yang inklusif bagi semua agama ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses.

“Masyarakat non muslim yang selama ini melakukan pencatatan nikah di Dukcapil, dan bertempat tinggal sebagian dari mereka jauh dari pusat ibukota kabupaten/kota, dapat dibantu, dapat dibantu dengan KUA yang dijadikan hub atau pusat pelayanan atas pencatatan nikah. Artinya KUA jadi hub untuk Dukcapil,” ungkapnya.

Selain itu, Yaqut menyebut layanan keagamaan inklusif di KUA dapat membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, agar administrasi dalam hal pernikahan, perceraian, talak dan rujuk bisa lebih sederhana dan mudah.

Khusus pelaksanaan pelayanan perkawinan di KUA bagi semua umat beragama, Menag mengungkap, program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan umat beragama, kesiapan SDM, dan dukungan managemen.

“Karena ada sejumlah hal yang harus disiapkan dan dikoordinasikan, termasuk berkenaan dengan regulasi dan peran antar institusi. Balitbang dan Diklat Kemenag sedang menyiapkan landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan historis terkait KUA sebagai pusat layanan semua agama,” terang Menag.

“Kemenag juga akan mengintensifkan koordinasi dengan Kemendagri, utamanya dalam proses pembahasan regulasi. Saat ini, Biro Hukum Kemenag sedang melakukan identifikasi, inventarisasi, dan penyusunan regulasi yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Menag juga menjelaskan, koordinasi internal sudah dilakukan dengan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

“Mereka juga sudah berkoordinasi dengan lembaga keagamaan masing-masing untuk mendiskusikan hal ini,” tutup Menag.

Foto: Kemenag