Sukseskan Transformasi Digital, Kementerian PANRB Ajak Kolaborasi Pemda

Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta pemerintah daerah (pemda) berkolaborasi untuk menyukseskan transformasi digital nasional. Salah satunya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB yang diwakili Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu.

“Penyusunan ini tentu harus berbasis arsitektur SPBE dari daerah masing-masing untuk mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Pemda juga perlu melakukan reviu keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE di daerahnya,” ujar Cahyono dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Anggaran SPBE di Lingkup Pemda, di Jakarta, Selasa (30/1).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda II Kemendagri, Suprayitno menjelaskan peran pemerintah daerah dalam agenda SPBE ini telah diperkuat dengan arahan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Edaran Nomor 000.9.3.2/92/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Didalamnya, kata Suprayitno disebutkan bahwa pemda juga berperan dalam menyederhanakan proses bisnis yang berfokus pada kebutuhan pengguna (user-centric). Lalu, pemda juga diminta memperjelas proses evaluasi anggaran (clearance) di daerahnya masing-masing.

“Sudah ada surat edarannya, tinggal bagaimana daerah menyusun agenda ini kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Suprayitno.

Adapun acara ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Program dan Umum pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Benny Kamil ini menghadirkan narasumber dari enam instansi pemerintah yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Foto: Humas PANRB