Jawa Barat, GPriority.co.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, pada Selasa (28/4).
Mengutip Antara, penunjukan Susi sebagai komisaris utama turut dibarengi langkah strategis lainnya. Salah satunya adalah pengangkatan Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen Bank BJB.
Pada jajaran direksi, pemegang saham juga sepakat menunjuk Ayi Subarna sebagai Direktur Utama. Ayi sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, dan kini mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan perombakan struktur pimpinan dilakukan karena pemerintah daerah sebagai pemegang saham terbesar ingin sektor keuangan dikelola oleh figur berintegritas.
Menurut Dedi, integritas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan. Ia meyakini Susi memiliki kapasitas tersebut dan berharap susunan baru ini mampu membawa Bank BJB menjadi lembaga keuangan yang lebih baik.
“Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dedi di Gedung Pakuan.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa Susi sempat menolak bergabung. Namun, setelah diyakinkan, ia akhirnya bersedia mengambil peran tersebut.
“Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Sriwangi,” ucapnya.
Dengan bergabungnya Susi Pudjiastuti dalam jajaran dewan komisaris, Bank BJB diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, inovatif, dan berdampak luas bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten.
