Penulis : MIL/Ponco | Editor : Lina F | Foto : Pandi Ahmad
Bengkalis, Gpriority.co.id – Prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis tercatat terendah di Provinsi Riau. Jika sebelumnya 21,9% ditahun 2021, maka pada akhir tahun 2022 menjadi 8,4%. Komitmen tinggi dalam percepatan penurunan stunting pun kembali ditegaskan Pemkab Bengkalis.
Berbicara dalam acara Rembuk Stunting Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, Selasa (30/05) di Ruang Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis H. Bagus Santoso memyampaikan percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional. “Presiden bahkan telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, melalui Rencana Aksi Nasional Pasti (RAN-Pasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Atas dasar itu Pemkab Bengkalis memiliki komitmen tinggi dalam percepatan penurunan stunting. Hal tersebut terbukti dari capaian prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis, dari sebelumnya 21,9% ditahun 2021, menjadi 8,4% pada akhir tahun 2022, dan terendah di Provinsi Riau. “Semua ini tentunya berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja berkualitas semua pihak. Wabup berharap kinerja seperti ini dapat terus ditingkatkan, agar ditahun 2024 kita bisa mencapai Zero Stunting, melalui berbagai upaya dan strategi dengan memperkuat peran TPPS kecamatan dan desa serta kelurahan,” ujarnya seperti dikutip dari laman Pemkab.
Terkait langkah penanganan stunting, lanjutnya, harus diperkuat dengan keterlibatan banyak pihak. Dengan kata lain pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua stakeholder. “Tidak hanya menjadi tugas instansi leader, akan tapi butuh keterlibatan semua pihak yang ada di negeri ini. Karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting, maka upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermasa, juga akan menjadi sia-sia,” tandasnya.
Wabup pun meminta masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya untuk terus melakukan percepatan penurunan stunting. Ditambahkannya, intervensi program dan kegiatan harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai ke kelompok terkecil di masyarakat yakni keluarga. Termasuk intervensi sensitif dan intervensi spesifik harus terus dilaksanakan serta harus dipastikan tepat pada sasaran. “Terus lakukan pemetaan program dan kegiatan yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan anggaran daerah, petakan cakupan layanan mana saja yang masih rendah, jangan abaikan dokumentasi dan pelaporan, terus berinovasi dalam melakukan pelayanan sehingga dapat menjadi dasar perbaikan intervensi percepatan penurunan stunting selanjutnya,” pungkasnya.
