Jakarta, Gpriority co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan permohonan maaf terkait pernyataannya soal gagasan pemindahan posisi gerbong khusus perempuan di KRL Commuter Line pasca‑tragedi tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4)
Arifah mengakui bahwa pernyataan soal pemindahan gerbong perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta dianggap kurang tepat dan menimbulkan kegaduhan, apalagi menyusul duka tragedi yang menewaskan puluhan penumpang.
“Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu saya memohon maaf sebesar‑besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujar Arifah dalam video yang diunggah di akun resmi media sosial KemenPPPA, Rabu (29/4)
Arifah menegaskan, dirinya tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang laki‑laki maupun jenis kelamin lain. Menurutnya, fokus utama pemerintah harus tetap pada keselamatan seluruh penumpang dan penanganan korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka‑luka.
“Semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki‑laki. Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban,” jelasnya.
Usulan awal yang memicu kontroversi muncul setelah Arifah menjenguk korban di RSUD Bekasi dan lokasi rumah duka, termasuk menyampaikan harapan agar gerbong khusus perempuan tidak lagi berada di bagian paling depan atau belakang, melainkan dipindahkan ke tengah rangkaian KRL.
Pernyataannya menyebut bahwa posisi ujung, terutama belakang, rentan saat terjadi tabrakan, dan dengan memindah gerbong perempuan ke tengah, maka posisinya dianggap lebih “aman” secara teknis. Namun dalam klarifikasi terkini, Arifah menegaskan bahwa fokus kebijakan bukan pada memisahkan perempuan dan laki‑laki, melainkan membangun sistem keselamatan transportasi yang kuat untuk semua jenis penumpang.
Pernyataan awal Arifah memicu kritik luas, termasuk dari sejumlah ahli dan pegiat hak perempuan. Psikolog forensik Reza Indragiri, misalnya, menyebut pendekatan berbasis jenis kelamin dalam keselamatan transportasi sebagai sesuatu yang “absurd”, karena inti persoalan justru ada pada sistem keamanan, desain kereta, dan pengelolaan operasional, bukan pada posisi gerbong tertentu.
Kritik tersebut menilai bahwa usulan pemindahan gerbong bisa justru mengalihkan fokus dari evaluasi menyeluruh atas infrastruktur, sinyal, manajemen persimpangan, dan kesiapsiagaan kebencanaan di jalur kereta.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menanggapi wacana ini dengan menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah keselamatan universal seluruh penumpang, bukan penempatan gerbong berdasarkan gender.
Menurut AHY, kementerian‐kementerian terkait akan terus mengevaluasi seluruh aspek keselamatan perkeretaapian, termasuk desain rangkaian kereta, dan bahwa laki‑laki maupun perempuan harus sama‑sama terlindungi dari risiko kecelakaan.
Disisi lain, KemenPPPA menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan psikologis dan dukungan sosial kepada anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat tragedi tersebut. Arifah mengajak seluruh pihak untuk sama‑sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa, dan upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak terulang.
“Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi,” kata Arifah, menutup penjelasan resminya usai permintaan maaf.
Foto : Istimewa
