Jakarta, GPriority.co.id – Perwakilan Wahana Lingkungan Indonesia Sumatera Barat (WALHI Sumbar), Andre Bustamar menyebut hingga saat ini provinsi tersebut telah kehilangan lebih dari 1 juta hutan akibat kebijakan investasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Andre, pemerintah Sumbar tidak lagi dapat mengelak dari narasi-narasi yang beredar di media sosial, bahkan menyebut bencana banjir bandang yang saat ini terjadi di Pulau Sumatera hanya terjadi karena hujan.
“Kami sudah menganalisis beberapa data terkait perubahan tutupan hutan di Sumatera Barat. Dalam konteks provinsi, per hari ini dari 1980 sampai 2024, karena kebijakan investasi di Sumbar itu kehilangan sekitar 1.150.000 hutan yang tersebar di seluruh provinsi,” ungkap Andre melalui agenda konferensi pers WALHI pada Senin (12/1) di Jakarta.
Lebih lanjut Andre melaporkan, saat ini wilayahnya masih dalam keadaan mencekam, terutama pada beberapa daerah yang masih terisolir seperti di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
“Jumlah titik bencana yang berhasil kami identifikasi per hari ini itu ada 13 kabupaten/kota. Total titiknya itu ada 34 titik. Beberapa daerah yang paling terdampak itu Kota padang, kemudian Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman,” sebutnya.
Adapun bencana banjir bandang tersebut merupakan kejadian berulang yang sering terjadi. Namun, beberapa hari belakangan menjadi yang paling besar hingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat Kota Padang.
“Dari 34 titik itu sudah ratusan yang meninggal dan puluhan ribu yang mengungsi. Masih banyak yang hilang, sekitar 100 orang. Jadi kalau pemerintah mengatakan bahwa itu bukan karena ada penebangan ilegal, masyarakat sudah bisa melihat sendiri bagaimana di tepian pantai sekarang sudah ada kayu yang sangat banyak. Itu hasil penebangan dengan chainsaw,” jelas Andre.
Selain itu, 34 ribu hektare hutan yang hilang juga merupakan hutan penopang Kota Padang. Terbaru Andre melaporkan, total korban telah mencapai 723 orang dengan pengungsi sebanyak 91 ribu orang.
WALHI Sumbar berharap bencana ini dapat menjadi alarm untuk pemerintah setempat agar lebih bertanggung jawab ke depannya.
“Catatan-catatan kritis ini harusnya juga menjadi pengingat bagaimana pemerintah harusnya bertanggung jawab dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar kejadian serupa tidak terulang. Korban sudah berjatuhan akibat tata kelola sumber daya alam yang serampang belakangan,” tutupnya.
