25 Anggota DPRD Nunukan Ikuti Bimtek, Rahma Leppa: Wakil Rakyat Harus Banyak Belajar

GPRIORITY, NUNUKAN – Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) perdana di tahun 2021.

Pelaksanaan Bimtek itu dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 25-27 Maret 2021 di hotel Luminor Jakarta.

Adapun materi yang menjadi fokus Bimtek itu yakni mengenai perencanaan dan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa menilai materi Bimtek yang mereka peroleh itu sangat penting, lantaran memiliki korelasi dengan tugas dan fungsi lembaga di DPRD.

“Pada dasarnya Bimtek itu kan nambah pengetahuan. Jadi rugi kalau nggak memanfaatkan momen Bimtek itu dengan baik,” kata Rahma Leppa, Selasa (20/04/2021), pukul 09.00 Wita.

Dia berharap kepada semua jajaran DPRD Kabupaten Nunukan sebagai representasi masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Wakil rakyat harus banyak belajar. Semoga ini jadi bekal untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ke depannya. Termasuk dalam mengelola keuangan daerah,” ucapnya.

Dalam Bimtek itu, DPRD Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Universitas Respati Indonesia (Urindo), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Jakarta.

Sementara itu, tema yang diusung mengenai klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang tertuang dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Selain itu, anggota DPRD juga diberikan materi tentang PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada kesempatan itu juga, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa substansi dari Permendagri nomor 90 tahun 2019 adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Semua itu disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Termasuk untuk mendukung sistem informasi pemerintahan daerah dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Kemudian hari terakhir, DPRD lanjut menerima materi tentang Peran dan Fungsi Badan Anggaran Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.(FBI)

Related posts