6 LANGKAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA YANG HOLISTIK DAN INKLUSIF

Jakarta,gpriority-Salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir sekaligus lima tahun ke depan adalah percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kontekstual lokal Papua.

Merespons komitmen tersebut, Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah mempersiapkan desain baru percepatan pembangunan Papua yang holistik dengan menggabungkan pendekatan kultural, ekologis, ekonomi inklusif, dan keamanan insani (human security).

“Kementerian PPN/Bappenas intensif melakukan konsultasi publik dengan berbagai komponen masyarakat Papua untuk merumuskan kebijakan terbaik bagi masa depan Papua. Dalam perspektif kami, pendekatan afirmatif, akseleratif, dan asimetris perlu dielaborasi ke level kebijakan, regulasi, dan anggaran untuk menjawab kebutuhan Papua yang bersifat khusus,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menteri Suharso menegaskan bahwa ada enam langkah percepatan pembangunan Papua. Pertama, mempercepat pembangunan SDM dan pelayanan dasar ke seluruh pelosok Papua dengan pendidikan berpola asrama, pola sekolah unggul dan vokasi, juga pelayanan sosial dasar ke level kampung. Kedua, memetakan potensi ekonomi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru sesuai basis kluster 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Sebagai terobosan awal, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 7 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) wilayah adat, yakniSaireri, Tabi, LaaPago, Animha, MeePago, Domberai dan Bomberai, dengan berbagai komoditas unggulan yang dikelola hulu ke hilir.

Ketiga, Kementerian PPN/Bappenas telah mendesain percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas internal guna membuka isolasi wilayah, pelayanan dasar, dan percepatan pusat ekonomi di kawasan strategis, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Pariwisata prioritas Raja Ampat, dan pengembangan pola jembatan udara di pedalaman dan pusat kota/kabupaten. Keempat, penataan dan penguatan otonomi khusus (otsus), antara lain tata kelola dana otsus, penguatan distrik (kecamatan), peningkatan sinergi perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan kebijakan dan manajemenASN kontekstual Papua. Dalam konteks otsus, sejalan dengan arah Prolegnas Prioritas 2020, Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya redesain revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang Dana Otsusakan berakhir pada 2022.

Kelima, pendekatan ekologis yang menghormati lingkungan hidup dan perubahan iklim di wilayah Papua. Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan untuk mendesain pembangunan berkelanjutan, terlebih dengan penetapan Papua Barat sebagai provinsi Konservasi dan Visi Papua 2100.Keenam, Kementerian PPN/Bappenas memperkuat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Papua. Langkah parsial dan sektoral k/lharus sinergis dengan langkah pemerintah daerah. Menteri Suharso menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas juga sedang mempersiapkan kerangka baru percepatan pembangunan Papua yang holistik sebagai perubahan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

“Untuk mendapatkan masukan konstruktif, menyelaraskan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan berkelanjutan yang kontekstual Papua, juga menjaring masukan bagi kami untuk mempertajam konsep desain baru dalam percepatan pembangunan Papua yang holistik dan inklusif, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Refleksi Pembangunan Papua pada Kamis lalu,”ujar Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Ketua Desk Papua. Dialog tersebut dihadiri Deputi V KSP JaleswariPramodhawardani, Rektor Universitas Cenderawasih ApoloSafanpo, Dekan Fakultas Pertanian UNIPA Agus Sumule, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu, Direktur Eksekutif Papua LanguageInstitute Samuel Tabuni, Sekretaris II Dewan Adat Papua Jhon Gobai, dan Ketua Gugus Tugas Papua UGM Bambang Purwoko.(Hs.Foto.do.Humas Bappenas)

Related posts