Jakarta, GPriority.co.id – Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, hingga saat ini laporan menyebut sebanyak 4000 siswa keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis).
Data tersebut diungkapkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef), selama pelaksanaan program MBG dalam delapan bulan terakhir. Pihak Indef pun mendesak pemerintah segera menghentikan sementara salah satu program prioritas Presiden Prabowo tersebut.
Indef menekankan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait berbagai macam persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari pasokan bahan mentah, dugaan adanya penggunaan minyak babi, hingga praktik mark-up anggaran program MBG.
Menurut pihak Indef, apabila masalah mendasar saja tidak segera dibenahi, maka adanya rencana perluasan program dengan anggaran yang dinaikkan drastis menjadi Rp335 triliun di 2026 (sebelumnya senilai Rp71 triliun pada tahun 2025), akan berpotensi menambah korban keracunan lagi.
Kendati demikian, menurut Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) Abdul Mu’ti, program MBG akan tetap berjalan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo. Ia juga menyebut jika kasus keracunan yang terjadi akan dijadikan bahan evaluasi.
“Ada berbagai peristiwa, anak-anak keracunan. Mudah-mudah bisa jadi bahan evaluasi,” ujarnya pada Jumat (5/9) lalu.
“MBG sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tetap akan jalan terus. Secara bertahap akan disempurnakan dan ditingkatkan,” tekannya.
Saat ini, pemerintah juga berencana akan melakukan pemeriksaan capaian gizi lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian Kesehatan atau mitra lainnya. Lebih lanjut Mu’ti menilai keberlanjutan program MBG sangat penting, terutama untuk mendukung pemenuhan gizi para siswa di Indonesia.
Namun yang perlu menjadi catatan, keselamatan penerima manfaat program MBG harus menjadi prioritas utama dan segala macam kasus keracunan harus diatasi segera.
Merespon hal ini, beberapa warganet menilai jika pendidikan gratis jauh lebih penting dibandingkan program MBG. Ada juga yang menyarankan jika sebaiknya anggaran MBG dialihkan untuk mensejahterakan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan.
