Jakarta, GPriority.co.id – Belakangan, publik menyoroti pendidikan para anggota DPR RI. Terlebih, saat ini syarat pendidikan anggota DPR minimal hanya tamatan SMA atau sederajat.
Publik pun mengkritik syarat tersebut. Banyak yang menilai bahwa seharusnya syarat pendidikan anggota DPR lebih tinggi dari yang ditentukan. Menurut data, sebanyak 63 anggota DPR hanya lulusan SMA, dan 211 orang tak mencantumkan pendidikannya, sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Jumat (19/9).
Namun, Nur Hidayat Sardini seorang Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro jika yang paling penting untuk pejabat publik adalah keterwakilan dalam sistem demokrasi.
Sardini menilai, syarat pendidikan yang tinggi tak lagi relevan dengan konsep keterwakilan tersebut. Ia menilai yang paling penting ialah pembuktian secara simbolis tentang siapa saja yang dapat menjadi wakil politik.
“Syarat minimal S2 dan TOEFL menurut saya tidak relevan dalam konsep keterwakilan (anggota DPR), karena sama sekali tidak mengadopsi asas-asas umum yang menyangkut keterwakilan politik,” ungkapnya.
Nur menekankan, sebagai wakil rakyat yang baik, pejabat publik perlu memiliki kapasitas serta integritas. Ia memberi contoh sosok Presiden ke-40 Amerika Serikat, Ronald Reagan yang berhasil membawa kemajuan perekonomian AS secara gemilang, walaupun Reagan sendiri tak memiliki latar belakang akademis yang memadai.
Sebelumnya juga terdapat usulan untuk pejabat publik minimal lulusan S2 dengan skor TOEFL 500. Usulan tersebut muncul karena banyaknya perusahaan yang menetapkan jenjang pendidikan tinggi dengan minimal nilaii yang juga tinggi, sebagai kualifikasi mencari karyawan.
Apabila usulan ini diterapkan, maka dipercaya dapat lebih meningkatkan kualitas legislasi serta representasi rakyat Indonesia.
Di sisi lain, banyak yang mengkhawatirkan jika usulan ini diterapkan, maka dapat membatasi keterwakilan rakyat dari berbagai latar belakang.
