Jakarta, GPriority.co.id – Guna memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, kini mendorong PR (pekerjaan rumah) membaca buku dan menulis ringkasan.
Dilansir dari YouTube Kemendikdasmen, Mu’ti menyebut, langkah ini harus menjadi fondasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, kemampuan memahami teks siswa Indonesia saat ini masih lemah. Sehingga, nilai literasi di berbagai asesmen baik secara nasional maupun internasional, masih selalu tertinggal.
Lebih lanjut, Mu’ti menilai saat ini kemampuan menulis siswa berada pada titik mengkhawatirkan. Hal tersebut berdasarkan data UNESCO yang menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, yang artinya dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca.
Data lain dari PISA di tahun 2022 mengungkap rata-rata skor literasi membaca siswa Indonesia berada pada 359 poin, bahkan menurun dibandingkan tahun 2018 (371 poin).
Kabar baiknya, meski skornya menurun, peringkat literasi membaca Indonesia meningkat 5 posisi dibandingkan PISA 2018, walupun skor membaca 359 poin masih di bawah rata-rata OECD dan jauh di bawah negara lain seperti Singapura dengan 543 poin.
Mu’ti menegaskan, tanpa membaca yang cukup, mustahil lahir generasi yang mampu berpikir kritis. Guna menjawab persoalan tersebut, pemerintah Indonesia pun tengah menyiapkan rangkaian kebijakan yang menempatkan literasi sebagai kebiasaan harian di sekolah.
Salah satunya melalui PR sebagai tugas berbasis buku. Murid diminta membaca 1-2 buku hingga tuntas, sebelum membuat ringkasan atau resensi. Langkah ini, menurut Mu’ti, lebih relevan daripada hanya sekadar mengerjakan lembar soal.
Mu’ti berpendapat, peran keluarga juga sangat penting. Sampai saat ini masih ditemukan orang tua yang bersikap konsumtif namun tidak mau membeli buku untuk anaknya. Kebiasaan tersebut harus diubah agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari sisi literasi.
“Kalau dia membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, berapapun harganya dia mau. Tapi, beli buku untuk anaknya Rp20.000 saja komplain di medsos. Masyarakat seperti ini juga perlu kita ubah,” tutur Mu’ti.
Terlebih di tengah kemajuan dan kian masifnya penggunaan perangkat berbasis AI di sekolah, Mu’ti menegaskan kemampuan dasar membaca dan menulis jangan sampai digerus oleh digitalisasi.
Menurut Mu’ti, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung, bukan justru malah menggantikan. Saat ini pemerintah juga mewajibkan sekolah penerima Dana BOS untuk mengalokasikan minimal 10 persen dari total dana yang diterima untuk pembelian dan pengadaan buku, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud-RIstek Nomor 8 Tahun 2025.
Apabila masih tidak mencukup, Mu’ti pun membuka peluang guna meningkatkan porsi anggaran khusus literasi pada tahun berikutnya. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap murid Indonesia bukan sekadar mengenal buku, namun juga tercipta kebiasaan membaca hingga selesai, memahami isinya, hingga mampu menuliskannya kembali dengan bahasa pemikirannya sendiri.
