Aceh Belum Terima Kuota PPPK Guru Madrasah 2021 dari Kemenag RI

Aceh Belum Terima Kuota PPPK Guru Madrasah 2021 dari Kemenag RI

Banda Aceh, Gpriority – Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima berapa jumlah pasti kuota guru Madrasah di Aceh untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah (PPPK) pada tahun 2021.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kepegawaian dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Muhammad Khaudri kepada Gpriority melalui sambungan telepon, Senin siang, 5 April 2021.

Menurutnya, Kanwil Kemenag Aceh masih menunggu alokasi yang di tetapkan pihak Kemenag Pusat untuk berapa kuota untuk Provinsi Aceh.

“Memang Kemenag RI sudah mengusulkan ke MENPAN, dan saat ini masih menunggu penetapan dari MENPAN,” kata Muhammad Khudari.

Meskipun, kata dia, sebelumnya Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Nizar beberapa waktu lalu mengatakan, Kemenag akan menggelar seleksi PPPK bagi guru madrasah. Dengan total alokasi untuk seluruh 30 Provinsi di Indonesia sebanyak 9.495 formasi.

“Dan dalam pernyataan Sekjen saat itu, Aceh sendiri mendapatkan kuota sebanyak 802 orang, namun itu belum pasti, sebab kami belum menerima juknisnya,” katanya.

Disinggung apakah nantinya yang dapat mengikuti seleksi PPPK khusus bagi guru yang mengajar di Madrasah Negeri saja, Khaudri mengaku belum dapat mengatakan. Sebab, menurutnya hal itu baru dapat disampaikan ketika pihaknya sudah menerima juknis resmi dari pihak Kemenag RI.

“Jadi kami belum dapat sampaikan. Takutnya salah dan bertolak belakang yang tertulisnya nanti. Bisa jadi dua atau tiga minggu ke depan baru dapat kami sampaikan,” katanya.

Itu pun, lanjutnya, ketika pihaknya telah menerima secara resmi juknis secara resmi dari pusat bagaimana mekanisme proses seleksi PPPK nanti di jalankan.

Lebih jauh, Khaudri menjelaskan, setelah pihaknya menerima juknis secara resmi berapa jumlah PPPK yang akan di terima di Aceh, pihaknya akan segera mengalokasikan ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

“Berapa alokasi untuk Kabupaten/Kota nantinya akan kita bagi, dari total jumlah yang didapat. Dan dipastikan tidak ada yang akan terlewat,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021 pada pertengahan Maret lalu. Termasuk di dalamnya, seleksi bagi guru madrasah dan guru agama.

Seperti dilansir dari website resmi kemenag.go.id, Sekjen Kementerian Agama Nizar mengatakan, Kemenag akan menggelar seleksi PPPK bagi guru madrasah. Dan pihaknya mengaku tahun ini telah mengalokasikan 9.495 formasi PPPK untuk guru madrasah. Dan kuota formasi ini akan tersebar di 30 provinsi.

“Tahun ini, ada 9.495 formasi PPPK yang disiapkan bagi guru madrasah. Mereka adalah eks Tenaga Honorer K-II yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2019,” jelas Nizar di Jakarta, baru – baru ini.

Selain itu, lanjut Nizar, Kemenag juga telah mengusulkan 27.303 formasi PPPK untuk guru agama di sekolah negeri. Formasi ini tersebar pada sekolah negeri yang ada di 393 Pemerintah Daerah.

“Jumlah ini terdiri atas 22.927 formasi guru agama Islam, 2.727 guru agama Kristen, 1.207 guru agama Katolik, 403 guru agama Hindu, dan 39 guru agama Buddha,” jelasnya.

“Saat ini, tim Kemenag tengah menyusun soal dan modul tes seleksi PPPK. Pendaftaran kami rencanakan Mei-Juni, dan rencana pelaksanaan seleksi pada Agustus 2021,” tandasnya.

Selanjutnya, Plt Kepala Biro Kepegawaian Ali Rohmad menambahkan, daerah yang mendapatkan kuota terbanyak adalah provinsi Sulawesi Selatan (2.918), disusul Jawa Timur (1.238), dan Jawa Tengah (863). Tiga provinsi dengan kuota paling sedikit adalah Maluku Utara (1), Sulawesi Utara (3), dan Nusa Tenggara Timur (3).

“Ada empat provinsi yang tidak memiliki kuota PPPK 2021, yaitu: Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat,” jelas Ali.

“Seleksi PPPK ini diperkirakan akan mulai dilakukan pada Agustus 2021,” ujarnya. (zul)

Berikut ini kuota formasi PPPK Guru Madrasah 2021:
1. Nangroe Aceh Darussalam (802),
2. Sumatera Utara (291),
3. Sumatera Barat (287),
4. Riau (43),
5. Kepulauan Riau (7),

6. Jambi (202),
7. Sumatera Selatan (122),
8. Bangka Belitung (33),
9. Bengkulu (138),
10. Lampung (107),

11. Banten (240),
12. DKI Jakarta (112),
13. Jawa Barat (613),
14. Jawa Tengah (863),
15. DI Yogyakarta (6),

16. Jawa Timur (1.238),
17. Bali (102),
18. Nusa Tenggara Barat (113),
19. Nusa Tenggara Timur (3)
20. Kalimantan Barat (35),

21. Kalimantan Tengah (42),
22. Kalimantan Selatan (132),
23. Kalimantan Timur (18),
24. Sulawesi Utara (3),
25. Sulawesi Tengah (97),

26. Sulawesi Barat (459),
27. Sulawesi Selatan (2.918),
28. Sulawesi Tenggara (464),
29. Maluku (4), dan
30. Maluku Utara (1)

Related posts