Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi atas tingginya harga daging sapi di pasaran yang semakin dikeluhkan para pedagang, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Desakan itu disampaikan Hindun menanggapi aksi pedagang yang mulai hari ini melakukan mogok berjualan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga daging yang sangat drastis sehingga menekan daya beli masyarakat.
“Saya minta pemerintah turun tangan dan menertibkan rumah potong hewan (RPH). Banyak pedagang mengeluhkan biaya operasional yang tinggi karena tarif RPH terlalu mahal, padahal harga sapi hidup relatif stabil,” ujar Hindun di Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut Hindun, tingginya biaya di RPH menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya harga daging sapi di tingkat konsumen. Kondisi ini membuat margin pedagang semakin tipis dan tidak berkelanjutan.
“Kalau pedagang dipaksa menyembelih sapi sendiri, tentu itu tidak efisien dan justru memberatkan. Intervensi pemerintah penting agar biaya operasional tidak terlalu membebani pedagang,” tegasnya.
Selain persoalan RPH, Hindun juga menyoroti harga sapi hidup dari feedloter yang dinilai pedagang terlalu tinggi. Ia menyebut, pedagang tidak memiliki banyak pilihan karena pasokan sapi potong saat ini didominasi oleh feedloter besar, sehingga posisi tawar pedagang menjadi sangat lemah.
“Harga sapi dari feedloter sudah tinggi sejak awal. Pedagang mengeluh karena harga beli sapi tidak sebanding dengan daya serap pasar. Ini membuat rantai usaha dari hulu ke hilir tidak sehat,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, jika situasi ini dibiarkan tanpa solusi konkret, maka kerugian akan dirasakan semua pihak.
“Kalau ini terus dibiarkan, justru makin banyak yang rugi. Pedagang rugi, masyarakat apalagi. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai mogok massal benar-benar terjadi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pedagang daging se-Jabodetabek menggelar aksi mogok berjualan selama tiga hari, mulai Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas harga daging yang terus naik, sementara daya beli masyarakat menurun.
Ketua DPD Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta, Wahyu Purnama, mengatakan aksi mogok dipicu oleh tidak terealisasinya hasil rapat antara APDI dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) serta instansi terkait yang digelar pada 5 Januari 2026.
“Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi berhenti berjualan atau mogok dagang. Kami menimbang aspirasi anggota bandar sapi potong dan pedagang daging hilirisasi pasar tradisional se-Jabodetabek serta masyarakat menengah ke bawah yang sangat terdampak oleh tingginya harga daging sapi,” kata Wahyu dalam surat terbuka dikutip Rabu (21/1/2026).
