Jakarta, GPriority.co.id – Amerika Serikat (AS) dilaporkan sepakat mengirim 12 juta ton kedelai ke China, sebagaimana dikutip dari laporan NY Post pada Jumat (31/10).
Diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Kamis (30/10) kemarin, China sepakat membeli 12 juta metrik ton kedelai AS musim ini, dan 25 juta ton setiap tahunnya selama tiga tahun ke depan.
Komitmen tersebut diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Korea Selatan. Pertemuan tatap muka tersebut dilakukan pertama kali dalam enam tahun terakhir untuk meredakan ketegangan perdagangan.
Bessent, yang juga bertani kedelai, mengatakan kepada Fox Business bahwa kesepakatan ini menandai sebuah “perubahan” yang akan membuat para petani AS “sangat bahagia.”
Kendati demikian, China sebelumnya beralih ke kedelai Brasil dan Argentina yang lebih murah pada akhir Februari. Hal tersebut menunjukkan peluang AS untuk mengirimkan kedelai baru menjadi lebih sedikit.
“China kemungkinan akan beralih kembali ke Brasil pada akhir musim dingin atau awal musim semi ketika hasil panen tersebut dipasarkan, tetapi diharapkan kembali ke AS pada musim gugur 2026,” kata Joseph Glauber dari International Food Policy Research Institute.
“Volume 12 juta metrik ton yang diumumkan untuk tahun 2025 akan membantu, tetapi masih jauh di bawah tingkat perdagangan ‘normal’,” lanjutnya.
Perlu diketahui, target impor kedelai AS sebesar 25 juta ton untuk tahun 2026 dan 2027, mulai terpenuhi kendati masih jauh di bawah perdagangan selama lima tahun terakhir. Para petani AS saat ini dilaporkan masih menyimpan biji-bijian dengan harapan akan tercapai kesepakatan dengan China.
Sebagai informasi, perjanjian baru AS-China minggu ini mencakup pengurangan tarif, penghentian sementara pembatasan ekspor tanah jarang, dan janji Beijing untuk memperketat kontrol terhadap bahan kimia yang digunakan untuk membuat fentanil.
Selain itu, AS sepakat untuk mengurangi tarif barang-barang China sebesar 10% menjadi 47%, sambil menangguhkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100%.
Laporan menyebut, kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik dari negara-negara bagian pertanian yang paling terpukul oleh perang dagang.
