Jakarta, GPriority.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada Agustus 2026. Periode ini mencakup 429 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.
Sementara itu, beberapa wilayah lain diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Juli sekitar 12,6 persen dan September sekitar 14,3 persen.
Wilayah yang diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Papua.
Memasuki Agustus, wilayah yang mengalami puncak kemarau akan semakin luas. Kondisi kering diperkirakan terjadi di Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Papua.
Pada September, puncak kemarau masih terjadi di sebagian wilayah Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian wilayah Papua.
BMKG juga memproyeksikan musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dari biasanya. Sebanyak 451 ZOM atau 64,5 persen wilayah diperkirakan mengalami kemarau di bawah normal, sementara 245 ZOM atau 35,1 persen berada pada kondisi normal. Hanya tiga ZOM atau sekitar 0,4 persen wilayah di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang diprediksi mengalami kemarau lebih basah dari biasanya.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” kata Faisal dalam keterangannya, Rabu (4/3).
Terkait berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi dari pemerintah, kementerian, lembaga, hingga masyarakat untuk menghadapi potensi tersebut.
Di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang lebih hemat air, tahan kekeringan, dan memiliki masa panen lebih singkat.
Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga perlu diperkuat, seperti revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi air agar ketersediaan air bersih tetap terjaga, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor energi.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lingkungan, seperti penurunan kualitas udara dan potensi kebakaran hutan dan lahan.
“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya.
