Jakarta, GPriority.co.id – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan 50 program prioritas yang menjadi janji politiknya kepada masyarakat, meskipun terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa 50 program prioritas tersebut mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi, olahraga, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, seluruh program akan dijalankan secara konsisten sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT.
“50 program ini adalah janji saya kepada masyarakat. Tidak boleh ada yang terhenti meskipun anggaran kita dipotong dari pusat. Karena semua program itu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di berbagai bidang,” kata Ardiansyah saat melantik Kepala Desa Antarwaktu Desa Sepaso Selatan serta anggota BPD Antarwaktu Desa Sepaso dan Sepaso Selatan di halaman Kantor Desa Sepaso Selatan, Senin (3/11).
Ardiansyah menjelaskan, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dari Rp11 triliun menjadi sekitar Rp4,8 triliun, pemerintah daerah tetap akan menjaga agar tidak ada satu pun dari 50 program unggulan yang terkena imbas pemangkasan.
“Memang dana kita tahun ini menurun tajam. Tapi saya sudah sampaikan ke DPRD dan TAPD, 50 program itu jangan sampai terkena imbas. Itu komitmen kami,” ujarnya di hadapan masyarakat Bengalon.
Menanggapi isu nasional terkait dana mengendap sebesar Rp1,7 triliun di Kutim sebagaimana disampaikan Kementerian Keuangan, Ardiansyah meluruskan bahwa dana tersebut bukan deposito atau dana tidur, melainkan kas daerah yang belum dibelanjakan karena masih menunggu progres pekerjaan.
“Kalau uang itu ada di Bankaltimtara, berarti itu uang kas daerah kita. Begitu pekerjaan selesai, baru dibayar sesuai progresnya. Jadi bukan uang yang disimpan untuk bunga atau deposito,” jelasnya.
Ia menilai isu dana mengendap tersebut seringkali disalahartikan oleh pihak yang tidak memahami mekanisme keuangan daerah.
“Masyarakat yang tidak paham lalu berpikir dana itu ditaruh di deposito, padahal tidak begitu. Jadi jangan sampai persepsi keliru ini menimbulkan fitnah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah juga mengingatkan pentingnya program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) yang kini telah ditingkatkan dari Rp50 juta menjadi Rp250 juta per RT. Program tersebut dinilai berhasil mengurangi kesenjangan, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Ini uang besar, Rp250 juta per RT. Gunakan dengan baik dan transparan, sesuai panduan yang ada di Peraturan Bupati. Jangan sampai disalahgunakan, karena tujuannya untuk masyarakat, bukan proyek,” tegasnya.
Terakhir, Ardiansyah mengajak seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Mudah-mudahan tiga tahun ke depan, 80 persen masalah kemiskinan di tingkat RT bisa kita selesaikan. Kita ingin Kutim benar-benar menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ucapnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Bupati Pinrang bersama Datu Sawitto, Ketua DPRD Pinrang Muhtadin, Wakil Ketua DPRD Pinrang Samsuri, Kajari Pinrang Ayu Agung, serta sejumlah kepala OPD.
