Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jakarta yang telah melakukan pergeseran APBD 2021untuk dialokasikan bagi Bantuan Sosial Tunai (BST).
Selain itu Zita, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pasalnya, sudah 14 hari pascapemberlakuan PPKM darurat, masyarakat belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI.
“Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka. Masih banyak yang belum kembali bekerja dan belum mempunyai penghasilan akibat dampak dari andemi Covid-19 ditambah lagi saat ini PPKM darurat,” ujar Zita , Sabtu (17/7/2021) dikutip dari beritasatu.
Anggaran yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk BST senilai Rp 623 miliar untuk sekitar 1,1 juta keluarga yang sudah terdaftar terdampak pandemi Covid-19.
Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta ini juga berharap agar distribusi BST ini dilakukan secara kontinyu sampai situasi ekonomi membaik di Jakarta. “Fraksi PAN Juga berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir. Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta,” pungkas Zita.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mencatat kurang lebih 1 juta warganya akan menerima BST. Kali ini BST akan diberikan langsung untuk dua bulan sekaligus dengan nilai total Rp 600.000.
Penerima bansos ini tersebar di enam lokasi wilayah administrasi Jakarta. Perinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 55.346 penerima, Jakarta Utara 210.344, Jakarta Barat 79.346, Jakarta Selatan 160.733, Jakarta Timur 497.490 dan Kepulauan Seribu 4.120 penerima.
Bansos untuk warga DKI Jakarta berasal dari dua sumber. Pertama, sumber APBN yang didistribusikan oleh pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia yang mencakup wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.Kedua, APBD DKI Jakarta melalui Bank DKI untuk warga di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.(Sof.foto.istimewa)
