DPRD Mahulu Bahas 10 Ranperda dengan Pemkab


Sebagai kabupaten yang terbilang masih muda dan berkembang, Mahakam Ulu memerlukan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelayanan pemerintahan agar dapat berjalan baik dan benar.

Hal inilah yang disadari betul oleh DPRD Mahakam Ulu dengan mengajukan 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada Pemerintah Kabupaten.

Menurut Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mahulu Dalmasius, SH.,MH saat menyampaikan Nota pengantar penjelasan tentang Sepuluh Ranperda inisiatif DPRD tahun 2021 mengatakan, Pemerintah memerlukan produk hukum daerah yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

” Untuk itulah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai salah satu bagian tugas dan fungsi DPRD dibidang legislasi daerah yang menunjukkan tingkat produktivitas DPRD dalam menginisiasi produk hukum yang memberikan manfaat kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan program kegiatan pemerintah membuat sepuluh ranperda inisiatif,” jelas Dalmasius.

Adapun sepuluh Ranperda yang dimaksud adalah.

1.Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

2.Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa.

3.Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4.Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah.

5.Ranperda tentang Sistem Layanan Kesehatan Daerah Perbatasan.

6.Ranperda tentang Sistem Pendidikan Daerah Perbatasan.

7.Ranperda tentang Pembangunan dan Pengelolaan Industri Perkebunan Berbasis Kemiteraan.

8.Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun.

9.Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

10.Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Kesepuluh Ranperda yang diajukan ini, bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian kepada seluruh lapisan masyarakat dan perkembangan kemajuan Mahakam Ulu dalam tatanan birokrasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan,” jelas Dalmasius.

Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun yang mewakili Pemerintah Kabupaten menyambut baik adanya sepuluh ranperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD.” Terima kasih kepada DPRD karena telah membantu Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan produk hukum daerah,” ucap Avun.

Avun berharap kesepuluh Ranperda yang diajukan oleh DPRD telah melalui tahapan dan pembentukan produk hukum sebagai yang telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.(Hs.Foto.Istimewa)

Related posts