Jakarta, GPriority.co.id – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp5.711.200.000.000,00 atau Rp5,711 triliun.
Penetapan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna ke-XV di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (27/11).
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa penetapan APBD merupakan amanah dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Dengan telah ditetapkannya Perda APBD Kutim Tahun Anggaran 2026, kami berharap optimalisasi pendapatan dapat benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim,” ujarnya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa APBD bukan hanya instrumen anggaran, melainkan fondasi bagi seluruh perencanaan pembangunan daerah.
“APBD juga merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah demi mensejahterakan rakyat,” tuturnya.
Ardiansyah juga memberi apresiasi kepada DPRD atas peran strategis dalam pembahasan anggaran. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan penggunaan dana berlangsung efektif.
“Kami berharap agar infrastruktur yang diperlukan dapat segera dibangun dan ditingkatkan, dan program-program masyarakat dapat diperluas sampai pelosok desa. Kami akan terus berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dana ini berjalan dengan transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jimmi bersama Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami. Hadir pula Bupati Ardiansyah serta 33 anggota legislatif.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan Kabag FPP Rudi, total APBD Kutim Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp5,711 triliun dengan posisi surplus Rp25 miliar setelah memperhitungkan pendapatan dan belanja.
