GPRIORITY, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Norhayati Andris mengaku, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltara mengenai penghentian pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, penghentian pengadaan barang dan jasa, dilakukan dengan alasan kemanusiaan.
Seperti beberapa anggaran, dialihkan untuk program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Masuk akal saja karena ini masalah kemanusiaan, beliau menggunakan haknya sebagai pemimpin, untuk menghentikan pengadaan barang dan jasa dan mengalihkan anggaran,” kata Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, Kamis (18/03/2021).
Lanjut Norhayati, hal itu boleh saja dilakukan karena yang dihentikan itu anggaran yang tidak berdampak pada pemulihan ekonomi, tidak berdampak pada jaring pengaman sosial dan tidak fokus untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” ucapnya.
Politisi PDI-P itu menguraikan beberapa alasan mengapa pengalihan anggaran dilakukan.
Salah satunya mengenai pembayaran BPJS yang hanya sampai Bulan Februari, hingga program Subsidi Ongkos Angkut atau SOA yang sebelumnya tidak dianggarkan.
“Ini dihentikan, untuk mencukupi anggaran yang menjadi prioritas, misalnya BPJS yang hanya sampai Februari 2021, selebihnya tidak ada yang biayai. Kemudian SOA yang sampai saat ini belum ada anggarannya, sehingga dari pengalihan anggaran ini, bisa membiayai program prioritas yang berdampak pada masyarakat,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang menerbitkan Surat Edaran yang berisi penghentian pengadaan barang dan jasa pada Februari lalu.
Hal ini dilakukan pihaknya, guna mensinergikan anggaran dan program sesuai dengan visi dan misinya. Selain itu juga untuk mengalihkan beberapa program prioritas yang sebelumnya tidak teranggarkan.(FBI)
