Bupati KTT Ibrahim Ali Beber Rencana Pemkab Bangun Pusat Pemerintahan, Siap Lahan 400 Hektare

GPRIORITY, TANA TIDUNG – Sejak terbentuk pada 2007 lalu hingga kini, Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum memiliki gedung atau pusat pemerintahan yang representatif. Demikian juga Kantor DPRD.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) wacanakan pembangunan pusat pemerintahan di sekitar kawasan Bundaran Haji Undunsyah (HU) dengan menyiapkan lahan sekitar 400 hektare.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati KTT, Ibrahim Ali saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus di Balai Pendopo Japarudin, Rabu (17/3/2021).

“Meski begitu persoalan lahan masih dikuasai oleh salah satu perusahaan besar di KTT yang memiliki izin operasi dari pusat sehingga persoalan lahan ini perlu perhatian,” ucap Ibrahim Ali.

Perusahaan besar yang menguasai hampir 70 persen lahan di KTT itu yakni PT. Inhutani Lestari, PT. Adindo Hutani Lestari dan PT. Intracaood Manufacturing.

Ketiga perusahaan itu yang membuat pemerintah daerah maupun masyarakat kesulitan untuk melakukan pembangunan secara maksimal.

Bupati meminta agar anggota DPR RI perwakilan Kaltara dapat memperjuangkan pelepasan lahan untuk proses pembangunan di KTT.

“Kita ketahui KTT sudah berumur 13 tahun dan sampai sekarang Kantor Bupati, Kantor DPRD belum ada yang layak. Persoalan lahanlah yang membuat kita terhambat melakukan pembangunan,” kata pria yang akrab disapa Bram itu.

Lanjut Bram, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) periode 2021-2026 pemerintah fokus pada pembangunan pusat pemerintahan.

“Sementara itu, hampir tiga perempatan kawasan dikuasai oleh perusahaan,” tambah Bram.

Dimasa pandemi Covid-19 dengan keterbatasan anggaran membuat pemerintah sempat membuat tiga opsi sebelum Bundaran HU dipastikan sebagai lahan pusat pemerintahan.

Bundaran HU dipilih kala itu, lantaran kawasan tersebut sudah menjadi penghubung antara empat kecamatan di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Betayau, dan Kecamatan Muruk Rian.

“Sekarang ini saja PT. Inutani Lestari memiliki 46 hektare yang ada di kawasan kota, seperti Balai Pendopo Japarudin ini dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Akhmad Berahim di Kecamatan Sesayap. Semuanya masih sewa,” pungkas Bram.(FBI)

Related posts