Jakarta, GPriority.co.id – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan hunian bagi Generasi Z (Gen Z) di Ibu Kota.
Dorongan itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menegaskan komitmennya memberikan ruang lebih besar bagi Gen Z melalui berbagai kebijakan konkret.
Menurut William, salah satu bentuk nyata memberikan ruang bagi Gen Z adalah membantu mereka memperoleh tempat tinggal di Jakarta yang saat ini semakin sulit dijangkau. Tingginya biaya membeli maupun menyewa rumah, rusun, hingga apartemen di ibu kota menjadi tantangan utama bagi anak muda.
“Belum lama ini, Pramono menyatakan bahwa Jakarta harus memberikan ruang yang lebih besar lagi kepada anak-anak Gen Z. Saya pikir, ruang yang dimaksud itu salah satunya mencakup ruang untuk tinggal dan hidup di Jakarta. Di mana, biaya yang perlu dikeluarkan untuk memiliki atau bahkan menyewa tempat tinggal itu sudah sangat mahal,” ujar William dalam keterangannya, Sabtu (9/5).
William menambahkan, berdasarkan data pada tahun 2023, harga rumah di Jakarta berkisar antara Rp800 juta hingga Rp10 miliar, tergantung lokasi dan luas tanah.
Hunian sederhana dengan luas tanah 30-50 meter persegi di Jakarta Timur, misalnya, dibanderol sekitar Rp800 juta. Sementara rumah dengan luas tanah 100-200 meter persegi dapat mencapai Rp10 miliar atau bahkan lebih.
“Kondisi ini tentu tidak lepas dari keterbatasan tempat tinggal di Jakarta. Satu, dikarenakan tata kotanya yang memang semrawut, sehingga lahan menjadi semakin berkurang. Namun, ini juga diakibatkan oleh kondisi pasar real estate yang membuat harga hunian kian melunjak,” jelas William.
Karena itu, William meminta Pemprov DKI serius menangani persoalan hunian jika ingin benar-benar memberi ruang lebih besar bagi generasi muda di ibu kota.
Ia pun mencontohkan kebijakan perumahan di New York yang dipimpin Wali Kota Zohran Mamdani sebagai referensi yang dapat diterapkan di Jakarta.
“Mas Pram bisa mencontoh Zohran di New York dengan kebijakan Pied-à-Terre Tax atau Pajak Properti Mewah. Bagaimana pemerintah hadir untuk mengatur kepemilikan real estate agar harga-harga hunian bisa kembali terjangkau bagi penduduk-penduduknya dan menciptakan keadilan ruang yang nyata, terutama untuk anak-anak muda yang memang sedang kesulitan untuk mencari tempat tinggal,” terusnya.
