Jakarta, GPriority.co.id – Plt. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Safrina, menyoroti wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto. Hal ini disampaikannya dalam agenda diskusi media pada Jumat (31/10) di Kalibata, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, ia bersama dengan Koalisi GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto) turut menolak dan memberi kritik keras kepada Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.
“Gelar pahlawan itu kan ini rasanya tidak perlu belajar banyak untuk tahu. Karena dari kecil itu kan kita disuguhi dengan cerita-cerita dan nama-nama pahlawan kemerdekaan dan sebagainya,” ungkapnya.
Almas melanjutkan, “Yang di kepala kita, gelar pahlawan ini adalah yang sakral, bentuk penghargaan tinggi untuk orang-orang yang berjasa baik untuk kemerdekaan maupun membawa Indonesia ke kemajuan.”
Menurutnya, ide untuk memberikan gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2 tersebut menjadi ide yang sangat absurd serta mengabaikan fakta sejarah Orde Baru.
“Yang penting diingat ini kan Pak Soeharto itu turun bukan karena kalah Pemilu. Pak Soeharto juga turun bukan karena sudah purna tugas atau sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti Pak Jokowi atau Pak SBY. Pak Soeharto ini kan mundur karena pada saat itu ada krisis yang tidak mampu untuk diselesaikan oleh pemerintahan Soeharto,” jelasnya.
Jika ditarik mundur, pada masa akhir pemerintahan Soeharto juga terdapat tuntutan yang sangat besar dan keras disuarakan oleh masyarakat luas serta aktivis yang menandakan Soeharto harus turun dari pemerintahannya selama 32 tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Almas juga mengkritik klaim Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan Pendidikan” atau pernyataan “Enak Zamanku, Toh” yang terkenal saat pemerintahan Soeharto kala itu.
Begitupun dengan kebijakan wajib belajar yang diangkat sebagai prestasi. Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan standar minimum yang memang pemimpin wajib jalankan, bukan kemudian menjadi alasan untuk memberi penghargaan tertinggi terhadapnya.
“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dapat mengancam narasi sejarah dan menyamakan sosok yang sangat kontroversial denga pahlawan sejati yang memang telah berjuang membebaskan Indonesia serta membangun kemajuan secara nyata,” pungkasnya.
