Jakarta, GPriority.co.id – Koalisi GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto) secara tegas menolak dan mengkritik wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Hal ini disampaikan dalam agenda diskusi media pada Jumat (31/10).
Sebagaimana terpantau GPriority di tempat, Koalisi GEMAS menilai pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto berpotensi memutihkan praktik-praktik kejahatan yang terjadi selama masa Orde Baru (Orba). Mulai dari korupsi, pelanggaran HAM, serta penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Soeharto dan kroni-kroninya.
“Masalahnya bukan hanya terkait dengan HAM saja, tapi juga ada masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang yang sangat banyak terjadi, yang banyak dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya,” ujar Nisa Rizkiah Zonzoa, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).
Senada, Usep Hasan Sadikin selaku Peneliti Perludem juga menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai bentuk anti demokrasi.
“Kalau kita menjadikan Soeharto itu pahlawan, kita itu berarti anti demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Almas Sjafrina, Plt. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Koalisi GEMAS bukan hanya menolak namun juga turut mengkritik keras untuk Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, terhadap wacana tersebut.
“Bagi kami ini bukan hanya mencederai nilai-nilai anti korupsi, tapi ini juga mencederai arti dari kata pahlawan itu sendiri. Jangan sampai nanti di masa depan ada banyak perilaku-perilaku koruptif yang dilakukan oleh pejabat kita atau bahkan generasi penerus kita, lalu muncul alasan bahwa ini meneladani apa yang dilakukan oleh pahlawan kita,” jelasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya pada Selasa (28/10) lalu usai memimpin Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Menbud Fadli Zon menyebut Soeharto telah memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Ia menuturkan, Soeharto masuk ke dalam daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan telah diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), setelah melalui proses panjang.
“Jadi kalau secara prosedural dan juga secara substansial, semua tokoh yang diusulkan itu sudah memenuhi syarat. Termasuk Pak Soeharto,” tuturnya.
Kendati demikian, keputusan akhir terhadap penanugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
