Surakarta, Gpriority.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menetapkan enam target yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Enam target tersebut diungkap oleh Sekretaris KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim dihadapan jajaran Eselon I, Dirut Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop UKM dan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota di seluruh Indonesia serta stakeholders terkait di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022.
Dalam Rakornas yang berlangsung di Surakarta pada 12 Oktober 2022 dan mengangkat tema “Akselarasi Kebijakan Melalui Sinergi dan Optimalisasi Peran Stakeholder di bidang koperasi, UMKM dan Kewirausahaan” itu Sekretaris KemenkopUKM menjelaskan ada enam target yang telah ditetapkan pihaknya dan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Target pertama dikatakan Arif ialah terkait rasio kewirausahaan yang pada 2023 diharapkan sebanyak 3,21 persen. Terkait dengan itu dirinya berharap, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, mempunyai kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kewirausahaan.
Target selanjutnya adalah adanya kontribusi koperasi terhadap PDB nasional ditargetkan sebesar 5,4 persen. “Perlu terus diupayakan agar kapasitas dan omzet koperasi bisa ditingkatkan, sehingga sumbangan terhadap PDB bisa meningkat juga,” sebutnya. Adapun target lainnya untuk tahun tahun 2023 ialah rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 persen, proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27 persen, pertumbuhan wirausaha 2,74 persen, penumbuhan startup 2800 unit, hingga penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit. Saat ini menurutnya, koperasi modern sudah 120 unit. “Artinya, butuh sinergi antara APBN dan APBD. Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia,” ujar Arif.
Selain itu, sambungnya, beberapa kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Seperti kegiatan pendataan lengkap KUMKM. Sementara, kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 ialah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif. Dijelaskannya, hal ini membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif.
Arif menambahkan, kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem pun merupakan kegiatan prioritas pihaknya, dimana akan ditetapkan wilayah dan jenis sektornya. “Ini perlu dirumuskan bersama,” tandasnya. Disisi lain, re-desain PLUT KUKM pun akan tetap dilanjutkan pada 2023. Terkait diluar kegiatan prioritas, disebutkan terdapat peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan. “Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen,” imbuhnya. Termasuk dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023. (PS/dbs)
