Jokowi Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya Demi Terciptanya Lapangan Pekerjaan


Jakarta,Gpriority-Akibat pandemi Covid-19, banyak pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Inilah yang mengundang keprihatinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itulah dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah yang digelar secara virtual pada Rabu (14/4/2021), Jokowi meminta agar program padat karya seperti yang dilakukan Kementerian PUPR juga dilakukan pemerintah daerah sehingga peluang masyarakat untuk kembali bekerja bisa semakin terbuka.

“ Sambil menunggu ekonomi pulih kembali, saya meminta kepada kepala daerah untuk memperbanyak program padat karya. Sebab program padat karya mampu menciptakan banyak lapangan kerja di daerah, sehingga angka pengangguran di Indonesia semakin berkurang,” jelas Jokowi.

Untuk dananya, Jokowi mengatakan bisa mengambilnya dari dana APBD,” Coba tolong anggarkan program padat karya di APBD bapak dan ibu kepala daerah sekalian. Dengan adanya program ini, maka masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan bisa terbantu,” kata Jokowi.

Jokowi dalam sambutannya juga meminta kepada Pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.


“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.


Tak kalah penting, Jokowi juga kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.


“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.


Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.


Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.
“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” tutur Jokowi.


Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional bisa berjalan dengan cepat sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.(Hs.Foto.dok.KementerianPUPR)

Related posts