Kerja Sama Antara BSKDN dan BPSDM Kemendagri: Tingkatkan Pemanfaatan Inovasi Perubahan

Jakarta, GPriority.co.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju untuk berkolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri untuk meningkatkan penggunaan inovasi melalui proyek perubahan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat memberikan sambutan dalam Webinar tentang Kolaborasi Pemanfaatan Proyek Perubahan dalam Pelaporan Sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Aplikasi Tuxedovation. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dari Aula BSKDN, Jakarta, pada hari Selasa (9/1).

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing lembaga, baik BPSDM yang menghasilkan proyek perubahan yang dapat terimplementasi di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan bagi BSKDN ini akan menjadi input utama dalam pemanfaatan inovasi daerah ke depan,” ucap Yusharto.

Dalam konteks zaman yang semakin dinamis, dijelaskan bahwa tuntutan terhadap pemerintah semakin meningkat untuk beradaptasi dan meningkatkan daya saing guna bersaing di tingkat global.

Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan daya saing adalah meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi pejabat instansi pemerintah melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan III.

Pelatihan ini sering disebut sebagai proyek perubahan yang mengakomodasi ide atau gagasan inovatif dari pesertanya.

“Usulan ini merupakan embrio [inovasi] yang sangat baik, juga merupakan bagian dari pelaporan inovasi daerah tahap inisiatif,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kualitas inovasi, Yusharto mengundang BPSDM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi teratur terhadap implementasi inovasi yang berasal dari PKN. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa usulan atau gagasan inovatif dapat dijalankan secara efektif.

“Dengan demikian tidak ada kesan [usulan inovasi] hanya diperlukan untuk kebutuhan diklat semata,” terangnya.

Di sisi lain, Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM, menyatakan bahwa hasil yang dihasilkan dari proyek perubahan masih dalam tahap inisiasi oleh peserta pelatihan. Menurutnya, durasi pelatihan selama 2-3 bulan dianggap kurang cukup untuk mengubah produk proyek perubahan menjadi inovasi yang benar-benar terimplementasi.

“Maka di sinilah kita perlu bersinergi bagaimana pemanfaatan produk ini tidak berhenti sekadar sebagai dokumen pertanggungjawaban dari proses pembelajaran,” jelasnya.

Sugeng menekankan bahwa saat mengajukan inovasi, perlu diperhatikan beberapa aspek, termasuk kemampuan proyek untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

“Bagaimana inovasi yang diajukan peserta dapat menjawab (berbagai) permasalahan (seperti) mengentaskan kemiskinan, meningkatkan investasi, bagaimana administrasi pemerintahan yang digital dan berbagai isu-isu lain yang terus berkembang,” ucapnya.

Foto: Puspen Kemendagri