Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kaget usai mengetahui gaji menteri lebih kecil dibandingkan saat ia menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
Menkeu Purbaya menyebut, saat ia bekerja di LPS selama 5 tahun, ia menikmati gaji besar dengan beban kerja yang menurutnya relatif ringan. Pasalnya, kondisi perbankan stabil.
“Di sana (LPS) gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. Lima tahun gaji gede, enggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi, nganggur,” cerita Purbaya sebagaimana dilansir dari YouTube Great Institute.
Purbaya sempat bertanya kepada Sekjen Kemenkeu usai dirinya dilantik. Ia mengaku kaget setelah mengetahui gaji menteri justru lebih rendah, meskipun gengsinya lebih tinggi.
“Jadi waktu dilantik di Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen. Eh, gajinya di sini berapa? sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” tambahnya.
Walaupun gajinya menurun, namun Purbaya mengaku tetap bersyukur karena dipercaya oleh Presiden Prabowo dalam mengemban jabatan sebagai Menteri Keuangan RI, menggantikan posisi Sri Mulyani. Ia menilai jika jabatannya sekarang memberi kesempatan lebih besar bagi dirinya untuk turut andil dalam pembangunan nasional.
Sebagai informasi, berdasarkan aturan, gaji menteri tercatat sebesar Rp18,6 juta per bulan namun belum termasuk tunjangan serta fasilitas negara. Sementara untuk gaji Ketua Dewan Komisioner LPS dilaporkan mencapai Rp85 juta per bulannya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mendapat komentar positif dari publik usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meroket pada perdagangan Kamis pagi (11/9) lalu.
Menyoroti hal tersebut, analis menilai jika pasar mengapresiasi langkah-langkah awal Purbaya. Begitupun dengan rencananya yang ingin menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari BI, guna memperkuat perekonomian nasional.
Melalui rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya juga sempat mengkritik kesalahan kebijakan dari menteri terdahulu yang menyebabkan terjadi kekeringan likuiditas, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam rentang 2023-2024.
Ia pun memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menarik sebagian dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun dari total Rp425 triliun untuk masuk ke dalam sistem perekonomian.
