Palembang, Gpriority.co.id – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang digelar di Palembang, Rabu (6/5). Apel tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Dalam amanatnya, Djamari menyampaikan bahwa pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi kebijakan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik secara nasional. Reaktivasi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Ia menegaskan seluruh komponen bangsa harus bergerak lebih dini dan lebih terpadu agar kebakaran dapat dicegah sebelum meluas. Djamari juga menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.
Menko Polkam meminta pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah rawan untuk mengaktifkan posko siaga, memperkuat patroli terpadu, memetakan titik rawan, dan memastikan kesiapan personel serta peralatan. Ia juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, dan media massa berperan aktif melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penurunan angka karhutla nasional menunjukkan Indonesia terus memperbaiki tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia memaparkan, luas karhutla pada 2015 mencapai sekitar 2,6 juta hektare, turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, kemudian 1,1 juta hektare pada 2023. Pada 2025, angka itu kembali menurun dari 376.805,05 hektare menjadi 359.619,42 hektare.
Raja Juli menilai keberhasilan tersebut didorong oleh koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang semakin solid, meningkatnya partisipasi masyarakat melalui forum Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan unsur masyarakat. Pada apel tersebut, Menko Polkam juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk memperkuat deteksi dini titik api.
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, total indikasi luas kebakaran di Sumatera Selatan pada Januari-Maret 2026 mencapai 68,45 hektare, sementara secara nasional mencapai 55.324,19 hektare. Pemerintah berharap apel kesiapsiagaan ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak bencana asap.
Foto : Kemenko Polkam
