Jakarta, GPriority.co.id – Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan setuju dengan keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Djoko, dana sebesar Rp2,2 triliun yang harus dibayarkan setiap tahun kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun fasilitas transportasi umum di berbagai daerah.
“Saya sangat-sangat setuju. Rp2,2 triliun itu kalau dibangun angkutan umum bisa menjangkau 40 kota besar dan sedang di seluruh Indonesia di luar Jawa. Setahun loh, ini baru adil,” ujar Djoko kepada GPriority.co.id, Kamis (16/10).
Ia menilai, apabila pembayaran utang tersebut dibebankan pada APBN, maka hal itu akan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat di luar Jawa, terutama daerah penghasil sumber daya alam.
“Kalau pakai APBN, kasihan orang luar Jawa dapat apa? Hanya Jakarta–Bandung saja bisa Rp2,2 triliun. Terus luar Jawa gimana? Daerah hasil tambang seperti Meranti, Natuna, Anambas, Halmahera, Morowali, Konawe, dan Sumbawa tidak pernah maju. Mereka penghasil tambang, tapi yang diperhatikan tetap Jawa lagi, Jawa lagi. Itu tidak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djoko menekankan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh merupakan tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sekarang ada Danantara kan? Danantara kan ngumpul dividen dari BUMN, yaudah diatur sendiri. Urusannya dia. Kan sumber dana negara sekarang ada 2, kalau dulu BUMN nyetor ke Kementerian Keuangan, sekarang kan ke Danantara. Yaudah Danantara mikirin sendiri,” ucap Djoko.
Djoko menambahkan, BPI Danantara harus mencari solusi untuk melunasi utang tersebut. Ia juga menyinggung rencana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, yang dinilainya berpotensi menambah beban negara.
“Bandung saja sudah bikin pusing, apalagi kalau sampai Surabaya. Bisa-bisa negara ini dijual, dalam arti APBN kita tersedot untuk bayar ke Cina. Jadi harus hati-hati dengan perjanjiannya. Cina tidak salah, kita saja yang salah, murah di awal, ujungnya mahal,” pungkas Djoko.
Pewarta : Fifi Abdurahman
