Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo belum lama ini mengundang 7 jurnalis pimpinan media besar di Indonesia dapat berdiskusi bersama, pada Minggu (6/4) di Hambalang, Jawa Barat.
7 jurnalis pimpinan media yang diundang dan menghadiri diskusi tersebut diantaranya Alfito Deannova Ginting dari Detik, Lalu Mara Satriawangsa dari tvOne, Uni Lubis dari IDN Times, Najwa Shihab dari Narasi, Sutta Dharmasaputra dari Kompas, Retno Pinasti dari SCTV, dan Valeria Daniel dari TVRI.
Bersama dengan Presiden Prabowo, 7 jurnalis pimpinan media tersebut membahas sejumlah topik penting dan terkini. Video agenda diskusi tersebut juga telah tersebar luas di media sosial, dan berikut ini rangkuman jawaban Prabowo dari pertanyaan 7 jurnalis pimpinan media.
1. “Soal UU TNI 2025 dan Isu Dwifungsi, Akankah TNI Kembali ke Masa Orde Baru?”
Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan jika dirinya merupakan bagian dari ABRI yang mendukung reformasi. Ia mengatakan, UU TNI 2025 hanya akan berfokus pada perpanjangan usia pensiun untuk menjaga stabilitas kepemimpinan di tubuh TNI.
“Tidak ada agenda tersembunyi untuk menghidupkan kembali dwifungsi,” tegas Prabowo.
2. “Mengapa pembahasan UU TNI dinilai tidak transparan? Bagaimana soal RUU Polri?
Prabowo berpendapat, kekhawatiran muncul usai publik membaca naskah yang tidak resmi. Ia mengatakan akan berkomitmen mendorong transparansi penuh dalam proses pembahasan RUU Polri termasuk publikasi naskah resmi secara berkala ke masyarakat Indonesia.
3. “Berapa skor nilai kinerja Presiden dalam 150 hari kerja?”
Dalam hal ini, Prabowo menilai kinerjanya dengan skor 6 dari 10, atau dalam kata lain cukup baik. Ia juga membeberkan hasil kinerjanya selama 150 hari seperti harga pangan stabil, rekor produksi beras tinggi, 50 kebijakan berdampak besar (termasuk BPI Danantara). Namun dirinya juga mengakui masih ada kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya terkait komunikasi ke publik.
4. “Bagaimana kinerja birokrasi pada masa awal pemerintahan Prabowo?”
Prabowo secara tegas mengatakan jika dirinya berfokus pada prinsip “The right person at the right time”. Ungkapan ini bermakna jika ia akan memecat langsung pejabat yang tidak kompeten, contohnya belasan pejabat Kementan. Ia juga mengatakan jika proses birokrasi seperti Inpres dan Perpres kini bisa selesai dalam waktu 3 minggu.
5. “Apakah hukum di Indonesia sudah ditegakkan secara lebih baik?”
Prabowo mengklaim jika telah banyak kasus besar yang terungkap usai ia dilantik. Salah satunya terkait korupsi Pertamina dan perampasan hutan. Dirinya melaporkan jika kerugian negara yang terungkap dalam 150 hari terakhir lebih besar dari total kerugian 24 tahun terakhir. Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menganggarkan Rp 12 triliun untuk menaikkan gaji Hakim.
6. “Apakah TNI aktif akan mudah masuk ke BUMN dan Kementerian?”
Prabowo mengatakan, TNI aktif tidak boleh masuk BUMN, namun hanya pensiunan TNI yang sudah menjadi warga sipil. Sementara di kementerian, hanya untuk yang mempunyai tugas langsung terkait pertahanan (14 kementerian). Ia juga menekankan, ASN kini juga harus siap ditugaskan ke wilayah sulit, layaknya TNI.
7. “Bagaimana respon atas tarif impor 32% Presiden Trump dan kritik soal DHE (Devisa Hasil Ekspor)?”
Menurut Prabowo, tarif impor AS dapat memukul sektor ekspor padat karya seperti tekstil. Dalam hal ini, Indonesia akan lakukan negosiasi bilateral lewat ASEAN. Sementara terkait DHE, hanya berlaku bagi yang menikmati fasilitas negara (seperti kredit dari bank BUMN), bukan yang membawa modal sendiri.
Prabowo mengatakan jika Danantara akan jadi alat investasi strategis Indonesia, dan berfokus pada studi kelayakan dan dampak nyata bagi rakyat.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. Instagram
