Penulis : Haris | Editor : Lina F | Foto : Haris
Jakarta,GPriority.co.id-Kementerian PPN/Bappenas pada saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai panduan pembangunanmenuju Negara Nusantara, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Dalam proses penyusunannya, diwajibkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai mandat dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam rangka menjaring masukan, aspirasi, dan respons dari berbagai pemangku kepentingan terhadap KLHS RPJPN 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Konsultasi Publik KLHS RPJPN 2025-2045 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu Siang (31/5).
Dijelaskan oleh Vivi Yulaswati Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, dari berbagai masukan yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, sudah tersusun konsep alur pikir bahwa Indonesia ingin keluar dari status Negara berpendapatan menengah.
“Untuk itu diperlukan transformasi, agar 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju dan keluar dari jebakan Negara menengah,” jelas Vivi.
Untuk menjadi negara maju, Pemerintah sudah melakukan 5 sasaran, 8 agenda pembangunan, ada 17 goal dan cukup banyak indikator yang sudah disusun.
Adapun sasaran yang dimaksud Bappenas menarget Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju pada 2045, dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau GNI 30.300 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim sebesar 17,5 persen, serta kontribusi PDB Industri 28,0 persen.
Kedua, Indonesia menarget kemiskinan di angka 0 persen pada 2024. Lebih rinci, Suharso menjelaskan target kemiskinan di kisaran 0,5 persen sampai 0,8 persen, rasio gini 0,290 hingga 0,320, serta kontribusi kawasan timur Indonesia (KTI) terhadap PDB 26,0 persen guna mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Ketiga, pemerintah menarget kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia Internasional meningkat ditandai dengan Global Power Index 15 besar pada 2024.
Keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat dengan Human Capital Index (HCI) di angka 0,73.
Kelima, Indonesia pada 2045 akan menuju net zero emission atau nol emisi karbon dengan penurunan gas rumah kaca 93,5 persen.
Terkait dengan KLHS, Untuk RPJP 2025-2045, ini merupakan kali pertama menyusun KLHS.
“Jadi KLHS ini berdasarkan Undang-undang dan PP yang disusun berdasarkan rangkaian analisis sistematis menyeluruh dan parsitipatif untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan baik dalam kebijakan wilayah maupun berbagai sektor,” ucap Vivi.
Menutup sambutannya, Vivi berharap KLHS ini pemerintah ingin memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan jangka panjang yang nanti diturunkan dalam rencana pembangunan 5 tahunnya.
