Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 bertajuk Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (11/2).
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan serta anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mengantar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Pada 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam ZI, dan 133 di antaranya dinyatakan lolos ZI WBK dan/atau WBBM.
“Saya ingat bahwa SAKIP ini sudah kita lakukan bertahun-tahun ya, sudah lama dan ini menjadi dasar bagaimana kita memastikan, mulai perencanaan sampai program itu bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini tentunya reformasi birokrasi juga menjadi mesin birokrasi atau mesin penggerak untuk bagaimana kita mencapai tujuan,” kata Rini dalam pidatonya.
Rini juga menjelaskan perjalanan reformasi birokrasi Indonesia yang kini memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menuturkan, Prabowo pernah menyampaikan bahwa salah satu syarat keberlangsungan peradaban adalah birokrasi yang unggul.
“Jadi selain tadi bagaimana penguatan di bidang pertahanan, kemudian penguatan di bidang keamanan, tapi salah satunya adalah bagaimana kita membangun birokrasi unggul begitu,” tuturnya.
Menurut Rini, jika Indonesia memiliki birokrasi yang unggul, maka kapasitas negara akan semakin kuat.
“Semakin kita bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara lebih konsisten, kemudian juga bisa lebih berkeadilan, kualitas layanan juga semakin baik, kepercayaan publik juga semakin meningkat,” pungkasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Karena keberhasilan reformasi birokrasi itu tentunya bisa diukur dari bukan hanya dari efektivitas anggaran saja, tetapi tentunya dari sekali lagi kepada kualitas layanan publik yang kita berikan. Dan reformasi itu bukan hanya menjadi wacana, tetapi terus kita harus- harus mencoba mempersiapkan bagaimana strategi implementasinya, jadi harus betul-betul bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
